KSP Dukung Penguatan Ketahanan Pangan lewat Lahan Tidur di Lapas

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengapresiasi langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memanfaatkan lahan di sekitar lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk mendukung ketahanan pangan. Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional merupakan salah satu agenda strategis pemerintah.

Hal ini disampaikan Dudung saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta. FGD ini membahas pemanfaatan lahan idle atau lahan tidur di sekitar lapas untuk mendukung ketahanan pangan.

“Banyak hal yang dilakukan oleh Pak Menteri (Agus Andrianto), lahan-lahan yang ada di sekitar lembaga pemasyarakatan betul-betul dimanfaatkan untuk peningkatan program ketahanan pangan,” ujar Dudung, dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Juni 2026.

Menurut Dudung, langkah tersebut sejalan dengan program prioritas nasional yang sedang didorong Presiden untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan.

“Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan melihat dan tentunya mendukung program-program ini, bagaimana memastikan program ketahanan pangan ini bisa berjalan dengan semestinya,” kata Dudung.
 

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman. Dok. Istimewa

Dudung menilai pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif bukan hanya mendukung pembinaan masyarakat binaan, tetapi memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dia mengapresiasi upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mampu mengoptimalkan aset untuk menghasilkan nilai produktif.

Dia juga menyoroti masih adanya sejumlah hambatan terkait pemanfaatan lahan yang berstatus milik negara. Menurut dia, berbagai kendala perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan agar tidak menghambat program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

“Salah satu hal yang menonjol tadi adalah banyak hambatan masalah lahan karena lahan punya negara. Nah, ini nanti akan saya koordinasikan, saya komunikasikan karena lahan itu dimanfaatkan juga untuk kepentingan masyarakat, bukan perseorangan,” jelas Dudung.

KSP akan menjalankan fungsi koordinasi dan pengawalan guna membantu menyelesaikan berbagai hambatan implementasi yang muncul di lapangan, sehingga program-program prioritas Presiden berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dudung berharap inisiatif yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat menjadi contoh bagi kementerian, lembaga, maupun institusi lain yang memiliki lahan tidak produktif untuk mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

“Mudah-mudahan ini akan menjadi pilot project bagi seluruh kementerian lainnya termasuk satuan-satuan yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan ketahanan pangan itu sendiri,” ujar Dudung.