Pastikan Tepat Sasaran, Mensos Tinjau Hari Terakhir Penyaluran BLT Kesra

Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Desember 2025. Peninjauan itu dilakukan demi memastikan proses berjalan rapi, cepat dan akurat.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu juga sempat berdialog dengan petugas dan keluarga penerima manfaat (KPM), sekaligus menegaskan pentingnya akurasi basis data dalam program perlindungan sosial. Pemerintah, ujarnya, terus memperkuat pemutakhiran data dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, serta partisipasi publik melalui aplikasi Cek Bansos, call center 24 jam, dan kanal pengaduan yang diperluas.

“Hari ini hari terakhir waktu yang diberikan kepada PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BLT Kesra. Kami ingin memastikan proses ini tuntas, tidak ada yang tertinggal, dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Januari 2026.

Ia memaparkan, BLT Kesra menjangkau sekitar 33-35 juta KPM secara nasional, dengan skema penyaluran melalui Himbara dan PT Pos Indonesia. Adapun sebanyak 18 juta KPM ditangani PT Pos, sementara sisanya akan ditangani oleh perbankan.

Anggaran BLT pun meningkat signifikan dari sekitar Rp74 triliun menjadi lebih dari Rp110 triliun, seiring perluasan cakupan dan upaya menjaga daya beli masyarakat. Di Jakarta, PT Pos menyalurkan bantuan kepada sekitar 71 ribu KPM dari total sekitar 500 ribu penerima di DKI.

Ia menilai, skala program yang sangat besar ini menuntut sistem yang tertata dan pengawasan lapangan yang kuat. Lebih dari sekadar memindahkan dana, BLTS Kesra sekaligus menjadi momentum pembenahan data sosial. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, akurasi data ditempatkan sebagai fondasi utama kebijakan bantuan.

Selama satu tahun terakhir, BPS bertugas melakukan pengukuran, verifikasi, dan validasi data, sementara Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah memastikan pemutakhiran dilakukan berkelanjutan. Proses verifikasi berlangsung berlapis dari RT/RW, kelurahan/desa, dinas sosial, hingga BPS, dan diperbarui tiap tiga bulan.

Pada sisi operasional, Pos Indonesia memegang peran penting. Plt Direktur Utama Pos Indonesia, Haris, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja hingga pukul 00.00 di hari terakhir penyaluran. Penyaluran dilakukan tidak hanya di kantorpos, tetapi juga di titik komunitas, desa, sekolah, hingga layanan door to door bagi lansia, warga sakit, dan penyandang disabilitas.

Pos Indonesia juga menyesuaikan pola layanan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dengan akses jalan terbatas dan listrik belum sepenuhnya pulih, sebagian pembayaran dilakukan secara manual. Hingga hari peninjauan, penyaluran di wilayah bencana telah menembus 80–89% dan terus dikejar hingga tuntas.

Di Aceh, tiga Kantor Cabang Pembantu belum bisa beroperasi normal. Namun, penyaluran tetap berjalan melalui penugasan lapangan. Menurut Haris, langkah adaptif ini mencerminkan bahwa kehadiran negara tidak boleh terhambat oleh kendala teknis. Praktik serupa juga diterapkan di sejumlah titik lain, sehingga bantuan tetap sampai kepada penerima.

Ilustrasi bansos. Foto: Dok. MI.

Haris menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan. Verifikasi identitas, pencocokan data, dokumentasi penerima, hingga pencatatan waktu dan lokasi menjadi bagian dari pertanggungjawaban Pos Indonesia sebagai BUMN pelaksana program. 

“Semua yang kami lakukan akan diperiksa. Karena itu kami harus bisa menyajikan bukti bahwa penerima benar-benar menerima bantuan di tanggal dan lokasi yang jelas,” jelasnya.

Melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial, BPS, pemerintah daerah, dan Pos Indonesia, penyaluran BLTS Kesra diharapkan tidak hanya tepat waktu dan tepat sasaran, tetapi juga memberikan rasa kehadiran negara yang nyata, terutama bagi keluarga yang paling membutuhkan.