Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Jawa Barat, Rabu, 3 Desember 2025. Dokumentasi/ istimewa
Jakarta: Pemerintah menyebut sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi penopang penting ketahanan energi nasional. Karena itu, percepatan reformasi perizinan dan penguatan rantai suplai menjadi fokus utama untuk mendongkrak produksi migas menuju target lifting 2026.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan produksi migas nasional terus mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Kondisi ini membuat impor migas masih sulit ditekan.
“Ini menjadi tantangan bagi ketahanan energi. Karena itu, pemerintah mendorong percepatan perizinan, optimalisasi lapangan yang ada, pengembangan wilayah kerja baru, serta reaktivasi sumur tua yang masih ekonomis,” kata Yuliot saat membuka Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Jawa Barat, Rabu, 3 Desember 2025.
Baca Juga :
Sementara Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menambahkan Rakor Dukbis 2025 memfokuskan pembahasan pada percepatan perizinan dan efisiensi rantai suplai. Forum yang berlangsung pada 3–5 Desember 2025 ini melibatkan kementerian teknis, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan pemangku kepentingan industri hulu migas.
Menurut Djoko, birokrasi perizinan yang panjang, mulai dari lingkungan, pertanahan, kawasan hutan hingga kepabeanan, masih menjadi kendala utama dalam percepatan proyek migas.
“Keterlambatan perizinan bisa berdampak langsung pada jadwal pengeboran dan waktu produksi. Ini yang terus kami carikan solusi bersama kementerian terkait,” jelas Djoko.
Untuk mendukung efisiensi pengadaan, SKK Migas mengoptimalkan sistem Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang memusatkan data penyedia barang dan jasa di seluruh KKKS. Sistem ini diharapkan membuat proses pengadaan lebih transparan dan membuka peluang lebih besar bagi perusahaan dalam negeri dan UMKM.
Rakor Dukbis 2025 membahas empat agenda utama melalui panel diskusi, yakni harmonisasi perizinan, penguatan rantai suplai, kebijakan TKDN, serta integrasi program pengembangan masyarakat dan keamanan operasi. Hasil rakor diharapkan menghasilkan langkah konkret guna mempercepat realisasi proyek hulu migas dan menjaga kelancaran produksi nasional.
Streaming