Pemerintah Perlu Perbaikan Agenda Hilirisasi Minerba

Jakarta: Program hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh dan dilakukan riset yang mendalam. Pasalnya, penghiliran komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang dijalankan tak serta merta mengerek kesejahteraan masyarakat sekitar meski tingkat ekonomi wilayah terkait mengalami peningkatan pesat.
 

baca juga: Kepemimpinan Transformasional dan Strategi Hilirisasi Menuju Indonesia Emas 2045

Ekonom Senior Didik J. Rachbini menuturkan hilirisasi itu sudah menghasilkan kinerja ekspor yang tinggi sampai USD33 miliar. Tetapi dari sisi pemerataan ketinggalan dan tidak dalam perhatian dan perencanaan pemerintah yang baik.

"Itu harus diperbaiki secara seksama dan riset yang mendalam," ujar dia, dilansir Media Indonesia, Jumat, 26 Juli 2024.

Khusus untuk hilirisasi nikel, lanjutnya, izin eksploitasi pertambangan banyak dilakukan untuk perusahaan lokal. Hanya, pabrik-pabrik nikel yang ada justru dikuasai oleh Tiongkok. Dus, devisa dari produk hilirisasi nikel banyak dikantongi oleh orang atau perusahaan dari Negeri Tirai Bambu.

Karenanya, kata Didik, pemerintah harus bisa membenahi persoalan itu. Nilai tambah dari hilirisasi yang dijalankan harus diarahkan sepenuhnya diterima dan dikantongi Indonesia. “Kalau dengan pola sekarang, betul kritik Pak Jusuf Kalla dan Faisal Basri, lebih banyak manfaat untuk perusahaan luar negeri,” pungkasnya.

Program terlalu eksklusif

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan program hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok, baik sebagai pekerja maupun vendor. Beberapa tahun berjalan, manfaat hilirisasi cenderung lebih banyak diangkut keluar.

"Masyarakat lokal justru berdampak polusi yang membuat kualitas hidupnya menurun. Makanya, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) meningkat, tapi kemiskinan dan pengangguran juga naik,” ujar Wijayanto Samirin.

Hilirisasi yang dilakukan pemerintah, lanjutnya, hingga saat ini juga belum memiliki kejelasan siapa yang sebetulnya menerima dan merasakan manfaatnya. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan informasi secara terbuka.