Indonesia Serukan Perlindungan Rakyat Suriah usai Jatuhnya Rezim Assad

Jakarta: Jatuhnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad memicu sorotan global, setelah kelompok pemberontak menguasai ibu kota Damaskus pada hari Minggu ini, 8 Desember 2024. Assad juga dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengikuti secara seksama perkembangan di Suriah dan mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap keamanan regional serta dampak kemanusiaan yang ditimbulkan.

“Krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah yang tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Suriah,” ujar keterangan Kemenlu RI di media sosial X.

“Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional,” sambungnya.

Saat ini, KBRI Damaskus sebagai perwakilan diplomatik Indonesia di Suriah telah mengambil semua langkah yang dipandang perlu untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI), termasuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke tempat yang lebih aman, jika situasi keamanan memburuk.

Perebutan Damaskus

Ibu kota Damaskus direbut pemberontak setelah kota Homs berhasil dikuasai mereka pada Sabtu kemarin, setelah kurang dari 24 jam berlangsungnya pertempuran.

Ribuan warga Suriah mulai menari dan meneriakkan “Assad lengser, Homs bebas” dan “Hidup Suriah dan hancurkan Bashar al-Assad” setelah pasukan pemerintah meninggalkan kota tersebut.

Assad disebut para pemberontak telah melarikan diri dengan pesawat ke destinasi yang belum diketahui. Rezim Assad tumbang usai pemberontak yang dipimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) melancarkan operasi penyisiran cepat di sejumlah wilayah Suriah sejak 27 November.

Baca juga:  Yordania Tegaskan Komitmen terhadap Keamanan dan Stabilitas Suriah