Thailand Siapkan Satgas Hadapi Tsunami Impor Barang Tiongkok

Bangkok: Thailand akan membentuk satuan tugas untuk secara ketat menegakkan peraturan yang ada yang bertujuan membendung gelombang impor murah Tiongkok yang mengancam sektor manufaktur dan perekonomian yang sudah lemah.
 

Baca juga: Ekonomi Thailand Hadapi Krisis

Langkah ini dilakukan di tengah peringatan banyak bisnis di Thailand mungkin tidak dapat bertahan dari apa yang oleh asosiasi manufaktur utama disebut sebagai tsunami barang-barang murah asal Tiongkok, yang telah menyebabkan hampir 2.000 penutupan pabrik di negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara pada tahun lalu.

Perekonomian Thailand diperkirakan tumbuh 2,6 persen tahun ini berkat pariwisata dan ekspor, namun akan terseret oleh sektor manufaktur. Output pabrik untuk periode paruh pertama 2024 turun 2,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Perdagangan Sementara Thailand Phumtham Wechayachai menuturkan akan membentuk satuan tugas yang terdiri dari 28 lembaga pemerintah yang akan bertemu setiap dua minggu untuk meninjau dan merevisi peraturan guna mencegah distribusi barang ilegal.

"Kami akan menggunakan langkah-langkah yang ada secara lebih luas," kata Phumtham, seraya menambahkan peraturan ini mematuhi aturan perdagangan global, dilansir Business Times, Rabu, 28 Agustus 2024.

Langkah-langkah lain termasuk meningkatkan jumlah barang yang dikontrol berdasarkan undang-undang industri dan obat-obatan dan meningkatkan frekuensi inspeksi kontainer secara acak.

Thailand pada Juni memberlakukan pajak pertambahan nilai sebesar tujuh persen atas barang impor dengan harga kurang dari 1.500 baht.

Thailand waspadai kemunculan Temu

Namun peluncuran perusahaan e-commerce Tiongkok TEMU di Thailand pada Juli telah memicu kekhawatiran baru di kalangan usaha kecil barang impor yang lebih murah akan menghancurkan bisnis mereka.

Pemerintah Thailand mengatakan pihaknya sedang berdiskusi dengan kedutaan Tiongkok mengenai kekhawatiran atas kepatuhan platform online tersebut terhadap undang-undang perpajakan setempat. Kedutaan Besar Tiongkok di Bangkok tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

"Kami tidak melakukan diskriminasi terhadap negara manapun, namun siap melakukan penyesuaian jika peraturan yang ada saat ini tidak dapat mengatasi masalah-masalah ini dan kekhawatiran masyarakat,” kata Phumtham.

Mantan Perdana Menteri Thailand yang berpengaruh Thaksin Shinawatra pekan lalu menyerukan langkah kecil proteksionisme untuk memerangi membanjirnya barang-barang murah Tiongkok, dalam pidatonya hanya beberapa hari setelah putrinya, Paetongtarn Shinawatra, diangkat menjadi perdana menteri.