Jokowi Pede Pemerintah Pegang 61% Saham Freeport Indonesia

Jakarta: Pemerintah optimistis dapat meraih saham PT Freeport Indonesia hingga 61 persen. Saat ini pemerintah masih memiliki 51 saham di perusahaan tambang tersebut.
 
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah masih melakukan negosiasi terkait kepemilikan saham Freeport Indonesia meskipun negosiasi itu sangat alot.
 
"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu bisa kita dapatkan," ujar presiden seusai menghadiri Peresmian Pembukaan HIKMAHBUDHI ke-XII di Ancol, Jakarta, dikutip, Jumat, 29 Maret 2024.
 
"Ya namanya negosiasi kan udah lama ini. Alot, alot banget," ungkap dia.
 
Jokowi menyebut, pada awalnya pemerintah hanya memiliki sembilan persen saham Freeport Indonesia. Namun, seiring proses negosiasi kini sudah 51 persen saham dimiliki pemerintah.
 
Di sisi lain, Freeport Indonesia tengah gencar melobi pemerintah agar dapat memberikan kepastian soal perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga, yang masa berlakunya akan habis pada Mei 2024. Pihak Freeport ingin agar itu bisa diperpanjang hingga Desember 2024.
 

Baca juga:  Bos Freeport McMoran Datangi Sri Mulyani Sampaikan Pasar Tambang hingga Pensiun

Merampungkan negosiasi saham Freeport

 
Presiden menegaskan pemerintah ingin agar negosiasi terkait saham Freeport Indonesia diselesaikan terlebih dahulu.
 
"Ini negosiasinya dirampungkan dulu baru ngurus yang selanjutnya. Satu saja belum selesai," imbuh dia.
 
Seperti diberitakan, pemerintah meminta komitmen Freeport untuk menuntaskan smelter di Kawasan Industri Java JIIPE, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
 
Proyek tersebut dijanjikan selesai Mei 2024 dan resmi beroperasi pada Juni 2024. Dengan kata lain, jika selesai tepat waktu relaksasi bagi Freeport Indonesia dapat diperpanjang.
 
"Ini regulasinya rampung dulu baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tapi saya melihat, tadi saya targetkan enggak sampai Juni lah. Secepatnya. Kalau bisa secepatnya paling lambat Juni," ucap dia.