Pemerintah Perlu Turun Tangan Perkuat Industri Baja Nasional

Jakarta: Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Widodo Setiadharmaji menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi industri baja akibat kelebihan kapasitas global. Dengan kelebihan kapasitas global sebesar 632 juta ton pada 2022 dan tambahan 158 juta ton yang diantisipasi pada 2026, ancaman dari impor baja murah asal Tiongkok menjadi perhatian utama.
 
Dalam seminar IISIA yang didukung Krakatau Posco bertajuk 'Penguatan Ekosistem Industri Baja Indonesia: Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan' serta 'Respon Strategis terhadap Dinamika Baja Global', para pemimpin industri pun menyerukan perlunya kebijakan dan langkah perlindungan perdagangan yang lebih kuat untuk melindungi industri baja domestik Indonesia dari lonjakan ini.
 
Mewakili Direktur Industri Logam dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Yosef Danianta menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui program dan kebijakan strategis.
 
"Upaya ini termasuk optimalisasi pengendalian impor, penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), verifikasi kemampuan produsen baja nasional, promosi investasi produk baja, pengenaan tarif dan tindakan non-tarif, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal," ujar Yosef dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.


(Seminar IISIA. Foto: Istimewa)
 
Sementara itu, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi di Kementerian PUPR Nicodemus Daud menekankan pentingnya penggunaan baja yang sesuai standar dalam proyek infrastruktur nasional, serta dukungan kementerian terhadap industri domestik.
 
"Produk yang tidak memenuhi standar seharusnya tidak digunakan dalam proyek yang menjamin keselamatan publik. Kami akan terus mempromosikan penggunaan baja dalam negeri di semua proyek konstruksi nasional," tegas dia.
 

Baca juga: TKDN Diharapkan Berpihak pada Produsen Pipa Baja Seamless Dalam Negeri

 

Tingkatkan daya saing lewat penerapan SNI

 
Kepala Kebijakan Standardisasi dan Layanan Industri (PPPPSI) di Kemenperin Sri Bimo Pratomo juga menekankan pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan daya saing baja lokal.
 
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perdagangan di POSCO Kim Jin-joo membahas dampak global dari Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) serta perlunya produsen lokal mengadopsi teknologi produksi baja yang berkelanjutan.
 
Perwakilan dari Krakatau Posco, Yosia juga memperkenalkan produk-produk inovatif seperti baja tahan gempa dan baja tarik tinggi. "Kami berkomitmen mengurangi ketergantungan pada impor murah untuk melindungi keselamatan publik dan mendukung produksi domestik," tutur dia.
 
Forum ini menekankan kerja sama erat antara pemerintah dan perusahaan baja nasional sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar, mengatasi tantangan masa depan, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri baja Indonesia.
 
Intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi industri baja nasional dari serbuan impor baja murah asal Tiongkok. Tanpa dukungan tersebut, industri baja domestik menghadapi risiko kerugian dan potensi kebangkrutan.