Dewan Keamanan PBB Segera Bahas Masa Depan Suriah

New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan pembicaraan tertutup pada hari Senin waktu New York, Amerika Serikat (AS), mengenai situasi di Suriah, menyusul kemajuan pesat pemberontak yang menggulingkan Presiden Bashar al-Assad.

Rusia, yang memberikan bantuan militer kepada Assad selama perang saudara Suriah yang berlangsung hampir 14 tahun, meminta sidang Dewan Keamanan untuk membahas perkembangan tersebut, termasuk implikasi potensial terhadap misi penjaga perdamaian PBB di Dataran Tinggi Golan.

Pasukan Israel dikerahkan pada hari Minggu ke zona penyangga yang dipantau PBB di Dataran Tinggi Golan, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk melindungi warga Israel setelah pasukan Suriah meninggalkan posisi mereka.

Masih banyak pertanyaan tersisa pada hari Senin mengenai siapa yang akan memimpin Suriah dan bagaimana negara tersebut akan mencoba pulih setelah bertahun-tahun berperang dan lebih dari lima dekade di bawah kekuasaan keluarga Assad.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan negaranya berharap akan adanya "Suriah baru" yang memiliki hubungan baik dengan negara-negara tetangganya dan membantu menciptakan stabilitas regional.

"Kami berharap para aktor internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menjangkau rakyat Suriah dan mendukung pembentukan pemerintahan yang inklusif," kata Fidan dalam pidatonya di hadapan para duta besar, melansir dari voanews, Senin, 9 Desember 2024.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pada hari Senin bahwa Tiongkok sedang mengamati perkembangan di Suriah dan bahwa "masa depan dan nasib Suriah harus diputuskan oleh rakyat Suriah."

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam bahwa Washington akan "memantau dengan saksama perkembangan yang terjadi dan terlibat dengan mitra kami di kawasan tersebut."

"Amerika Serikat sangat mendukung transisi kekuasaan secara damai kepada pemerintah Suriah yang bertanggung jawab melalui proses yang dipimpin oleh warga Suriah yang inklusif," kata Blinken.

"Selama masa transisi ini, rakyat Suriah memiliki hak untuk menuntut pelestarian lembaga-lembaga negara, dimulainya kembali layanan-layanan utama, dan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan,” lanjutnya.

Blinken mengatakan AS akan mendukung upaya-upaya internasional untuk meminta pertanggungjawaban Assad dan pihak-pihak lain atas pelanggaran-pelanggaran terhadap rakyat Suriah dan penahanan warga sipil seperti jurnalis AS, Austin Tice.

Assad dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang saudara di negara tersebut, termasuk serangan senjata kimia di pinggiran Damaskus pada 2013.

Baca juga:  Ada Peran Turki dalam Keruntuhan Rezim Bashar al-Assad di Suriah