Kecerdasan buatan. Foto: Medcom.id.
Arif Wicaksono • 30 October 2023 13:30
Brussels: Negara-negara industri Kelompok Tujuh akan menyetujui kode etik bagi perusahaan yang mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang canggih seiring dengan upaya pemerintah untuk memitigasi risiko dan potensi penyalahgunaan teknologi.
Dikutip dari Channel News Asia, Senin, 30 Oktober 2023, kode etik sukarela ini akan menjadi tonggak penting dalam cara negara-negara besar mengatur AI, di tengah kekhawatiran privasi dan risiko keamanan, menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters.
Para pemimpin negara-negara Kelompok Tujuh (G7) yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat, serta Uni Eropa, memulai proses tersebut pada bulan Mei di forum tingkat menteri yang dijuluki "Hiroshima proses AI".
Kode 11 poin tersebut "bertujuan untuk mempromosikan AI yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya di seluruh dunia dan akan memberikan panduan sukarela untuk tindakan organisasi yang mengembangkan sistem AI paling canggih, termasuk model dasar paling canggih dan sistem AI generatif," kata dokumen G7.
Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat meraih manfaat dan mengatasi risiko dan tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi ini.
Kode ini mendesak perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko di seluruh siklus hidup AI, serta mengatasi insiden dan pola penyalahgunaan setelah produk AI dipasarkan.
Perusahaan harus mempublikasikan laporan publik mengenai kemampuan, keterbatasan dan penggunaan serta penyalahgunaan sistem AI, dan juga berinvestasi dalam kontrol keamanan yang kuat.