Tak Pernah Lelah Dukung Israel, AS Kini Veto Resolusi Keanggotaan Palestina di PBB

New York: AS menghentikan pengakuan PBB terhadap negara Palestina dengan memberikan hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB. Mereka menolak keanggotaan penuh Otoritas Palestina di badan dunia tersebut.

AS mengatakan, negara Palestina merdeka harus didirikan melalui perundingan langsung antara Israel dan Otoritas Palestina dan bukan melalui tindakan PBB.

Mereka memveto rancangan resolusi yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB agar “Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB”.

Inggris dan Swiss memberikan suara abstain, sementara 12 anggota dewan lainnya memilih 'Ya'.

Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota, sebuah pengakuan de facto atas status kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada 2012.

Namun, permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan setidaknya dua pertiga dari Majelis Umum.

Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi enam bulan setelah perang antara Israel dan Hamas di Gaza, dan ketika Israel memperluas pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.

“Eskalasi yang terjadi baru-baru ini menjadikan dukungan terhadap upaya itikad baik untuk mencapai perdamaian abadi antara Israel dan negara Palestina yang sepenuhnya independen, layak, dan berdaulat menjadi semakin penting,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada DK PBB, dilansir dari The New Daily, Jumat, 19 April 2024.

“Kegagalan mencapai kemajuan menuju solusi dua negara hanya akan meningkatkan ketidakstabilan dan risiko bagi ratusan juta orang di kawasan ini, yang akan terus hidup di bawah ancaman kekerasan,” katanya.

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan, warga Palestina gagal memenuhi kriteria untuk menjadi anggota penuh PBB, yang ia garis besarkan sebagai berikut: populasi permanen, wilayah yang ditentukan, pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain.

“Kepada siapa dewan memilih untuk 'mengakui' dan memberikan status keanggotaan penuh? Hamas di Gaza? Jihad Islam Palestina di Nablus? Siapa?" tanya Erdan bertanya kepada Dewan Keamanan.

Dia mengatakan, pemberian keanggotaan penuh PBB kepada Palestina “tidak akan berdampak positif bagi pihak mana pun, hal itu hanya akan menyebabkan kehancuran di tahun-tahun mendatang, dan merugikan peluang dialog di masa depan”.

Dewan Keamanan PBB telah lama mendukung solusi dua negara, yang bertujuan hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, seluruh wilayah yang direbut Israel pada 1967.

Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, menjalankan pemerintahan mandiri terbatas di Tepi Barat. Hamas menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Gaza pada 2007.

Ziad Abu Amr, utusan khusus Abbas, sebelumnya bertanya kepada AS, “Bagaimana hal ini dapat merusak prospek perdamaian antara Palestina dan Israel? Bagaimana pengakuan dan keanggotaan ini dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional?”

“Mereka yang mencoba mengganggu dan menghalangi penerapan resolusi tersebut tidak membantu prospek perdamaian antara Palestina dan Israel dan prospek perdamaian di Timur Tengah secara umum,” kata Ziad.

Abu Amr mengatakan, keanggotaan penuh Palestina di PBB bukanlah sebuah alternatif bagi perundingan politik yang serius untuk menerapkan solusi dua negara dan menyelesaikan masalah-masalah yang tertunda.

“Namun, resolusi ini akan memberikan harapan kepada rakyat Palestina untuk mendapatkan kehidupan yang layak dalam sebuah negara merdeka,” pungkas Ziad.

Baca juga: Indonesia-Tiongkok Dukung Keanggotaan Penuh Palestina di PBB