Pemerintah Perlu Genjot Produksi Biar Tidak Impor Beras Lagi

Jakarta: Saat ini pemerintah berencana untuk menyetop aktivitas impor beras di tahun mendatang. Merespons hal tersebut, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian menyebut untuk mewujudkan hal itu, pemerintah perlu prioritaskan peningkatan produktivitas dan menaikkan indeks pertanaman (IP).
 
"Peningkatan produktivitas ini ya intensifikasi dengan penggunaan varietas benih unggul yang tinggi produktivitas, tahan hama penyakit, dan tahan terhadap dampak perubahan iklim. Serta didukung dengan manajemen hama penyakit terpadu dan pola tanam," kata Eliza saat dihubungi, Rabu, 27 November 2024.
 
Sementara untuk menaikkan IP, pemerintah bisa lakukan dengan membangun dan merevitalisasi irigasi yang sudah rusak berat dan terlalu dibiarkan lama tanpa perhatian yang memadai.
 
Eliza pun menyampaikan, tingkat konsumsi beras Indonesia kurang lebih sekitar 31 juta ton dalam kurun satu tahun dan ditambah dengan cadangan pemerintah ideal 10 persen. Dengan demikian, total konsumsi beras Indonesia dalam kurun satu tahun membutuhkan 34 juta ton beras agar Indonesia tidak perlu mengimpor beras lagi.
 
"Karena jika produksinya pas dengan konsumsinya, ini akan mengancam stabilitas karena kita perlu cadangan pangan untuk mengawali awal tahun pada saat belum panen raya. Hanya saja ekstensifikasi ini konsekuensinya mengorbankan hutan," papar dia.
 
"Jikapun ditanam di lahan rawa, rata-rata produktivitasnya relatif rendah dari lahan sawah biasa, sehingga perlu lebih luas lagi areal pertanaman dengan biaya yang relatif besar karena perlu berbagai treatment untuk pengkondisian lahan agar bisa ditanami," tambah Eliza.
 

Baca juga: Mentan Amran Sulaiman Optimis Produksi Beras Capai 32,83 Juta Ton

 

Langkah pecut produktivitas padi

 
Maka dari itu, Eliza pun menjelaskan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk peningkatan produktivitas padi. Pertama, membangun irigasi di sawah tadah hujan dan revitalisasi irigasi yang rusak. "Mayoritas irigasi kita sudah tidak berfungsi dengan baik," imbuhnya.
 
Kedua, pemerintah bisa membangun ekosistem riset yang solid dan memadai untuk menghasilkan benih yang produktivitas tinggi, tahan hama penyakit, dan tahan perubahan iklim dan teknologi sederhana yang dapat diproudksi di dalam negeri.
 
Ketiga, pembangunan Rice Milling Unit (RMU) di level gabungan kelompok petani yang dimiliki petani juga dinilai penting dilakukan agar petani mendapatkan harga berkeadilan, tidak bergantung kepada bandar. "Karena ketika petani ini sejahtera, mereka dengan sendirinya akan termotivasi untuk meningkatkan produksinya," beber Eliza.


(Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Pythag Kurniati)
 
Langkah terakhir yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mmebangun linkage dengan koperasi atau UMKM sehingga adanya jaminan pasar dan harga ini akan memotivasi petani lokal untuk berusaha tani.
 
Ditemui di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan impor beras di tahun depan. Selain itu, ia pun menekankan Indonesia akan mencapai swasembada pangan sebelum 2027.
 
"Tahun depan mudah-mudahan kalau impor pun sedikit, kita akan berusaha tidak impor. Tapi kalau impor pun sedikit," tutur Zulhas.