Pengacara Yoon Suk-yeol Akan Lawan Tuduhan Pemberontakan di Pengadilan

Seoul: Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk-yeol, akan melawan tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer yang dilakukan pada 3 Desember 2024 lalu. Pengacara Yoon menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak memenuhi unsur pemberontakan sebagaimana diatur dalam hukum Korea Selatan.

Yoon, yang jabatannya telah dicopot parlemen, berencana menghadapi tuduhan pemberontakan melalui jalur hukum. Deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon pada awal Desember telah memicu gejolak politik di negara tersebut dan berujung pada pemakzulannya akhir pekan lalu.

Menurut laporan Yonhap News Agency, Selasa 17 Desember 2024, Seok Dong-hyeon, anggota tim kuasa hukum Yoon, menyatakan bahwa pengenaan darurat militer oleh kliennya tidak dapat dianggap sebagai tindakan pemberontakan. 

"Deklarasi ini tidak memenuhi syarat untuk disebut pemberontakan. Kami akan membantah tuduhan tersebut di pengadilan," ujarnya.

Meski menolak validitas tuduhan tersebut, Seok menambahkan bahwa pihak Yoon akan bekerja sama dengan penyelidikan. Komentar ini muncul di tengah laporan bahwa jaksa telah memperingatkan Yoon mengenai kemungkinan penangkapan jika ia tidak menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan pada Sabtu mendatang.

Penyelidikan Mendalam

Yoon saat ini sedang diselidiki oleh tim gabungan yang terdiri dari jaksa, polisi, Kementerian Pertahanan, dan penyelidik anti-korupsi Korea Selatan.

Tuduhan yang dihadapi termasuk pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat membuatnya menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika terbukti bersalah. Yoon juga dikenakan larangan bepergian ke luar negeri selama penyelidikan berlangsung.

Pada hari Selasa, unit investigasi khusus dilaporkan menggerebek dinas keamanan presiden untuk mengumpulkan rekaman telepon yang relevan. 

Sebelumnya, mereka telah meminta Yoon hadir untuk menjawab tuduhan pada Rabu pagi, tetapi panggilan tersebut dikembalikan tanpa diterima oleh kantor kepresidenan. Hingga kini, identitas individu yang menolak menerima surat panggilan tersebut belum diketahui.

Krisis Politik

Deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember, yang bertujuan untuk menangguhkan pemerintahan sipil, telah menyebabkan gejolak politik terburuk di Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Pemakzulan Yoon oleh parlemen pada Sabtu lalu disambut dengan demonstrasi besar-besaran, baik dari kelompok yang mendukung maupun menentangnya.

Pengadilan Konstitusi Korea Selatan telah memulai proses persidangan pada Senin 16 Desember 2024 untuk memutuskan apakah pemakzulan Yoon akan ditegakkan. Proses ini diperkirakan memakan waktu hingga enam bulan. 

Jika pemakzulan disetujui, pemilihan presiden baru harus dilakukan dalam waktu dua bulan. Untuk sementara, Perdana Menteri Han Duck-soo bertindak sebagai pemimpin interim.

Pada Senin malam kemarin, ratusan warga Korea Selatan menggelar aksi berjaga di pusat kota Seoul, menyerukan pencopotan resmi Yoon. Salah seorang peserta aksi, Kim Chan-suk (67), menyatakan, “Saya datang ke sini setiap hari dengan harapan kita tidak akan pernah memiliki presiden seperti ini lagi.”

Han Myung-hak (52), peserta lain, menambahkan, “Saya akan terus berjuang hingga Pengadilan Konstitusi mengeluarkan keputusan final.”

Protes dari kedua kubu diperkirakan akan terus berlanjut, mengingat kasus ini merupakan salah satu krisis politik terbesar dalam sejarah modern Korea Selatan. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Jenderal yang Tangani Darurat Militer Korea Selatan Ditangkap