BKKBN Mulai Memutakhirkan Data Keluarga di Seluruh Indonesia

Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai memutakhirkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) secara serentak di seluruh Indonesia. Pemutakhiran data dilakukan sejak Sabtu, 1 Juli 2023.

"Kami berharap masyarakat ikut membantu untuk memberikan data yang benar saat Petugas datang mendata nanti untuk mendapatkan data yang benar dan valid," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Lina Widyastuti di Jakarta, Minggu, 2 Juli 2023.

Sebanyak 101.236 kader pendata mendatangi keluarga yang tersebar di 13.263 desa di seluruh Indonesia. Pemutakhiran PK-21 tahun 2023 (PK-23) berlangsung selama satu bulan dan ditargetkan berakhir pada 31 Juli 2023.

Dalam Pemutakhiran tahun ini, 15,5 juta keluarga yang hasilnya digunakan untuk intervensi Program Bangga Kencana. Termasuk, percepatan penurunan stunting dan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pendataan keluarga merupakan kegiatan penyediaan data dan informasi keluarga dalam rangka perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi program Bangga Kencana dan pembangunan lainnya. Hasil pemutakhiran menggambarkan data mikro keluarga dan anggota keluarga yang meliputi indikator kependudukan/demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan keluarga berisiko stunting.

Ia menjelaskan pemutakhiran dilakukan dengan dua metode pengumpulan data, yaitu formulir (paper based) dan telepon pintar (smartphone) yang ditentukan berdasarkan pemetaan yang dilakukan provinsi.

Pemutakhirkan data keluarga Indonesia dilakukan dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbarui, mencatat mutasi, dan mendata keluarga baru yang belum ada. Pola pendataan yakni kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancara.

"Pemutakhiran serentak di seluruh Indonesia pada 1-31 Juli 2023 ini untuk meningkatkan akurasi data sehingga intervensi pemerintah dalam percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem bisa tepat kepada keluarga sasaran," jelas dia.

Sebelumnya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan seluruh kader pendata yang dikoordinasikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi harus memperhatikan lokus desa yang menjadi sasaran program Pemutakhiran PK-23.

"Cek dulu jumlah KK di perwakilan (BKKBN) masing-masing dengan jumlah target KK di desa lokus. Jangan salah target. Jangan sampai ada alasan, jumlah KK-nya tidak sesuai," kata Hasto Wardoyo.

Menurut Hasto, program pemutakhiran ini sangat ditekankan tentang kebenaran data. Validitas data juga sangat penting dan utama. 

"Dengan data yang valid, maka kita bisa melihat masalah dengan terang benderang. Tanpa data (valid) maka program percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tidak sukses," tegas Hasto.

Hasil pemutakhiran pendataan keluarga pada 2022, jumlah keluarga terdata mencapai 69.894.542, dengan total individu anggota keluarga yang telah terekam yaitu 230.353.769 jiwa. Cakupan pemutakhiran PK-23 ditargetkan memutakhirkan 20-30 persen keluarga.