Ilustrasi paket stimulus ekonomi. Foto: ikpi.or.id
Jakarta: 2025 menjadi tahun cukup berat bagi Pemerintah Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global hingga meningkatnya ketegangan geopolitik membuat pemerintah agak kesulitan memecut perekonomian domestik.
Presiden Prabowo Subianto justru tak kehilangan akal. Justru, ia makin menggila dengan memborbardir masyarakat lewat stimulus dan insentif ekonomi. Tujuannya satu, biar daya beli masyarakat tak lesu.
Lewat itu, pemerintah yakin daya beli masyarakat kian 'nafsu'. Dengan begitu, maka bukan tak mungkin ekonomi Indonesia makin menggelinjang. Mimpi pertumbuhan ekonomi delapan persen pun bakal tercipta.
Diskon listrik 50%
Di awal tahun, Januari-Februari, pemerintah langsung mengeluarkan sejumlah insentif dan
stimulus demi mendongkrak daya beli masyarakat. Paling tenar, diskon 50 persen tarif listrik bagi pelanggan PLN dengan daya di bawah 2200 VA.
Kebijakan itu paling efektif mendongkrak daya beli masyarakat. Tarif listrik yang lebih terjangkau bukan hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan menjaga ritme ekonomi nasional.
"Harga listrik yang bersahabat memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk bertahan dan tumbuh," ucap Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengomentari kebijakan tersebut.
Selain diskon listrik, di periode itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa Bantuan Pangan 10 kg beras per bulan selama dua bulan (Januari-Februari 2025) untuk 16 juta Keluarga Penerima Bantuan (KPB); insentif barang pokok berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 1% (PPN 11%) untuk tepung terigu, gula industri, dan Minyakita untuk menjaga harga tetap stabil.
Selanjutnya ada insentif perumahan berupa diskon PPN DTP 100% (PPN 0%) untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp5 miliar (Rp2 miliar pertama) hingga Juni 2025; Lalu insentif UMKM berupa perpanjangan PPh Final 0,5% dan pembebasan PPh bagi UMKM omzet kurang dari Rp500 juta; serta insentif pekerja berupa perluasan PPh 21 DTP untuk sektor padat karya (PPh 21 ditanggung pemerintah).
Diskon transportasi di momen libur sekolah
Pada Juni-Juli 2025, pemerintah kembali meluncurkan berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga
daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik. Ini demi menjaga ekonomi tumbuh di kisaran lima persen.
Pemerintah menyampaikan, paket kebijakan ekonomi tersebut utamanya untuk memanfaatkan momen libur sekolah. Masyarakat didorong untuk berlibur agar uang semakin beredar cepat dan ekonomi di daerah bisa berputar makin giat.
Kebijakan tersebut berupa diskon transportasi, berupa diskon tiket kereta sebesar 30%, diskon tiket pesawat berupa PPN DTP 6%, serta siskon tiket angkutan laut sebesar 50%. Selanjutnya ada diskon tarif tol sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama dua bulan pada momen liburan sekolah (sekitar awal Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2025).
Ada pula kebijakan penebalan bantuan sosial (bansos) dan pemberian bantuan pangan, berupa tambahan Kartu Sembako Rp200 ribu per bulan untuk sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama dua bulan serta bantuan pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 juta KPM.
Selanjutnya ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp150 ribu per bulan untuk sekitar 17 juta pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/kota/kabupaten yang berlaku, serta 3,4 juta guru honorer selama dua bulan (Juni-Juli 2025). Serta, perpanjangan diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan bagi pekerja sektor padat karya (periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026).
Stimulus ekonomi 8+4+5
Pada pertengahan September 2025, pemerintah kembali memborbardir masyarakat dengan stimulus ekonomi 8+4+5. Kebijakan paket stimulus ekonomi ini merupakan upaya strategis dalam menghadapi tantangan global, mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, serta memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Adapun stimulus ekonomi 8+4+5 merupakan 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Paket stimulus senilai Rp16,23 triliun itu diantaranya adalah Program Magang Fresh Graduate; Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe.
Selanjutnya bantuan pangan lewat penyaluran 10 kg beras pada Oktober-November; bantuan iuran JKK dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah; Program Perumahan BPJS Ketenagakerjaan; program padat karya tunai; serta percepatan deregulasi perizinan berusaha.
Sementara, empat program lanjutan di 2026 yakni perpanjangan insentif PPh Final 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun yang berlaku hingga 2029; perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
Lalu, insentif PPh 21 DTP bagi pekerja industri padat karya, meliputi alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture, kulit; serta perluasan program diskon iuran JKK dan JKM bagi pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga.
Pemerintah juga telah menyiapkan program untuk mendorong perluasan kesempatan kerja. Terdapat lima program andalan yang menyasar berbagai sektor. Di antaranya adalah koperasi desa merah putih, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak di kawasan Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat.
(Ilustrasi investasi. Foto: Medcom.id)
Paket stimulus jadi puzzle terakhir dongkrak ekonomi
Bombardir paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah di sepanjang 2025 diyakini Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari dapat memperbaiki perekonomian. Kata dia, paket stimulus yang diterbitkan melengkapi upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Paket stimulus ekonomi senilai Rp 16,23 triliun menjadi
puzzle terakhir untuk menyempurnakan kebijakan yang ada," tutur Akbar.
Akbar menilai, kesigapan itu tercermin dari pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa di posisi Menteri Keuangan. Gebrakan Purbaya memindahkan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank Himbara menjadi penegasan pemerintah sangat agresif mengerek pertumbuhan ekonomi.
Langkah selanjutnya, membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas untuk mencegah program macet. Akbar optimis, tim yang dinakhodai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pangan Zulkifli Hasan ini mampu mempercepat serapan anggaran.
"Jika dilihat, dua terobosan di atas orientasinya adalah membanjiri sektor riil dengan uang. Pemerintah sadar betul, saat ini masyarakat menengah ke bawah sangat selektif membelanjakan uangnya yang berimbas pada dunia usaha," kata Akbar.
Dengan program bantuan itu, Akbar berharap daya beli masyarakat tetap terjaga. Menurutnya, dari sisi cakupan, pemerintah ingin menjangkau kelompok rentan, memperkuat perlindungan sosial, dan mendukung sektor yang tengah melambat, seperti UMKM.
"Paket stimulus ini mencerminkan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan jangka pendek dan memperbaiki agenda struktural. Harapannya, ekonomi kita bisa tumbuh lebih baik," ucap dia optimistis.
Streaming