Konflik RD Kongo Memanas, Lebih dari 100 Ribu Anak Terpaksa Mengungsi

Kinshasa: Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) memperingatkan bahwa lebih dari 100.000 anak terpaksa mengungsi akibat eskalasi terbaru konflik di wilayah timur Republik Demokratik Kongo (RD Kongo). Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring meluasnya kekerasan.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu, 14 Desember, UNICEF menyebut sejak 1 Desember pertempuran intens telah memaksa lebih dari 500.000 orang mengungsi. Dari jumlah itu, lebih dari 100.000 di antaranya adalah anak-anak, terutama di Provinsi Kivu Selatan.

Dilansir dari Antara, Senin, 15 Desember 2025, UNICEF juga melaporkan bahwa sejak 2 Desember, ratusan orang tewas dalam pertempuran, termasuk anak-anak. Sedikitnya empat pelajar dilaporkan meninggal dunia, enam lainnya mengalami luka-luka, serta sedikitnya tujuh sekolah diserang atau mengalami kerusakan akibat konflik.

Eskalasi kekerasan yang cepat telah memaksa ratusan ribu anak dan keluarga mengungsi, baik di dalam wilayah RD Kongo maupun ke negara-negara tetangga, termasuk Burundi dan Rwanda.

UNICEF mencatat lebih dari 50.000 orang menyeberang ke Burundi antara 6 hingga 11 Desember, dengan hampir setengah dari jumlah tersebut adalah anak-anak. Angka itu diperkirakan akan terus bertambah seiring pendataan pengungsi yang masih berlangsung.

“Anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang menanggung akibat konflik,” tegas UNICEF dalam pernyataannya.

Sementara itu, kelompok pemberontak M23 dilaporkan terus melancarkan serangan dan menguasai sejumlah wilayah strategis di Provinsi Kivu Selatan, meskipun terdapat kesepakatan damai antara RD Kongo dan Rwanda yang ditandatangani di Washington.

Kelompok tersebut diketahui menguasai sejumlah wilayah penting, termasuk kota Goma dan Bukavu, yang direbut pada awal tahun ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah di Kinshasa, serta sejumlah pihak internasional menuduh Rwanda mendukung M23. Namun, Rwanda secara konsisten membantah tuduhan tersebut.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Sabtu mengatakan bahwa tindakan Rwanda di wilayah timur DR Kongo merupakan pelanggaran nyata terhadap Kesepakatan Washington. Ia memperingatkan bahwa Washington akan mengambil langkah untuk memastikan komitmen yang telah dibuat kepada Presiden AS Donald Trump dipatuhi.

Sebelumnya, pada 4 Desember, Presiden RD Kongo Felix Tshisekedi dan Presiden Rwanda Paul Kagame menandatangani perjanjian damai dan kerja sama ekonomi di Washington, yang disebut sebagai langkah bersejarah untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah timur Kongo. Perjanjian tersebut menyusul kesepakatan damai yang dimediasi Trump pada Juni lalu.

Kekerasan di wilayah timur RD Kongo telah berlangsung selama puluhan tahun, menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi.

Baca juga:  Pemberontak M23 Masuk Uvira, 30 Ribu Warga RD Kongo Mengungsi ke Burundi