Percepatan Pemulihan Sumatra Dilakukan Melalui Sinergi Antardaerah

Jakarta: Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra terus dilakukan. Percepatan pemulihan dilakukan melalui penguatan kolaborasi antarpemerintah daerah.

Tito mengatakan pemerintah pusat terus mendorong pemda untuk membantu daerah tetangga yang terdampak parah dan mengalami kerusakan berat. Hal ini disampaikan Tito dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Kantor Staf Presiden, Jakarta.

"Dari update terakhir pagi ini, sudah ada tiga daerah yang membuat pernyataan komitmen untuk membantu wilayah terdampak, yaitu Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 25 Maret 2026.

Tito menjelaskan inisiatif kolaborasi ini muncul setelah adanya tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah untuk percepatan penanganan bencana dari Presiden senilai Rp10,6 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut, termasuk daerah yang tidak terdampak langsung.

Konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Kantor Staf Presiden, Jakarta. Foto: Dok. Istimewa.

Pemerintah pusat mengimbau kepala daerah di wilayah yang relatif aman atau tidak terdampak, tetapi tetap menerima alokasi anggaran, agar bersedia menyalurkan sebagian dananya dalam bentuk hibah kepada daerah tetangga. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas daerah dengan tingkat kerusakan tinggi yang mengalami keterbatasan anggaran, seperti Kabupaten Aceh Tamiang.

"Kami harapkan daerah-daerah yang berat ini mereka punya tambahan anggaran supaya mereka bisa bekerja menyelesaikan masalah," ujar mantan Kapolri itu.

Selain itu, Tito menyampaikan target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun. Fokus pembangunan mencakup penyediaan hunian tetap, pembangunan infrastruktur permanen, seperti jembatan dan jalan yang saat ini masih bersifat darurat, serta pemulihan fasilitas layanan dasar.

“Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, bukan hanya beberapa bulan, melainkan bisa mencapai dua-tiga tahun,” ungkap Tito.