MBG Kembali Beroperasi Besok, BGN Ingatkan Profesionalisme Mitra

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan keras kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra kerja menjelang kembali beroperasinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa, 31 Maret 2026. BGN menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk praktik kecurangan, termasuk penggelembungan harga bahan baku.

"Mitra yang mark up harga gila-gilaan dan menekan kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan, akan saya minta kedeputian pemantauan dan pengawasan untuk suspend tanpa pemberian insentif karena termasuk pelanggaran berat," ujar Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 30 Maret 2026.
 

Nanik mengingatkan bahwa anggaran per porsi MBG telah ditetapkan sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000. Tindakan mark up dinilai mencederai tujuan utama program dalam menyediakan layanan gizi bagi masyarakat. 

Ia menekankan bahwa mitra yang sudah mendapatkan insentif seharusnya bekerja sesuai aturan, bukan mencari keuntungan berlebih dengan cara tidak sehat.

"Saya minta untuk tidak diberikan insentif juga karena mitra yang demikian tidak akan pernah puas. Sudah dikasih insentif, masih saja nakal mark up harga bahan baku," tegasnya.


Petugas tengah menyiapkan dan mengemas hasil masakan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: ANTARA/HO-BGN.

Sebagai langkah penindakan nyata, BGN akan menjatuhkan sanksi operasional sementara (suspend) selama satu minggu bagi mitra yang terbukti melanggar. Selama masa sanksi tersebut, mitra diwajibkan melakukan perbaikan manajerial dan berkomitmen penuh untuk menjaga kualitas program ke depan.

"Kita suspend satu minggu sampai mereka membuat pernyataan tidak mark up harga dan tidak monopoli menjadi pemasok sendiri. Itu pelanggaran berat," tutur Nanik.

Melalui peringatan ini, BGN berharap seluruh mitra dapat menjalankan program secara transparan dan tepat sasaran. Komitmen profesionalisme menjadi kunci agar peningkatan gizi masyarakat melalui MBG dapat berjalan maksimal tanpa adanya gangguan praktik koruptif di lapangan.