Evaluasi Program MBG Fokus Tata Kelola dan Kualitas Layanan

Jakarta: Evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, hingga perluasan jangkauan penerima manfaat. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan selama ini setiap SPPG menerima besaran insentif yang sama tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat. Skema tersebut akan diubah agar insentif disesuaikan dengan cakupan layanan masing-masing SPPG.

"Ke depan ini akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat sehingga insentif untuk SPPG akan mengalami variasi dan itu bisa menghemat sampai Rp1 triliun dalam satu tahun," ujar Qodari dalam keterangan tertulis, dilansir dari Antara, Selasa, 30 Juni 2026.

Selain skema insentif, ppemerintah akan memperbaiki tata kelola operasional SPPG. Penataan dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan, mulai dari kelengkapan peralatan hingga aspek kesehatan dan keamanan operasional.

"SPPG yang ada sekarang ini akan ditata lagi dari segi pengelolaannya," kata Qodari.

Petugas saat menyiapkan hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat. ANTARA/Rubby Jovan

Dari sisi produk, evaluasi menyasar kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah akan memperkuat pengawasan kandungan gizi maupun higienitas makanan agar manfaat program MBG semakin optimal.

"Produknya berupa makanan, dari nilai gizinya, dari higienitasnya itu juga akan ditata dengan lebih baik," ucap Qodari.

Qodari menambahkan evaluasi juga diarahkan untuk memperluas cakupan penerima manfaat, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum terlayani secara optimal.

Selain itu, pemerintah akan memberikan perhatian lebih kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang merupakan kelompok paling rentan mengalami kekurangan gizi.

"Masa-masa yang paling rawan untuk mengalami kekurangan gizi, sekaligus juga momentum yang paling tepat untuk melakukan intervensi gizi," kata Qodari.

Qodari menegaskan program MBG tidak hanya bertujuan mengatasi gizi buruk, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, terutama bagi anak-anak.

Untuk mendukung penyempurnaan program, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas sektor. Sinergi akan dilakukan bersama pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta Dewan Ekonomi Nasional (DEN) agar pelaksanaan program MBG semakin terintegrasi.