PM Spanyol Serukan Reformasi DK PBB dan Kecam Genosida di Gaza

New York: Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Rabu 23 September 2026 menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB untuk menjamin keterwakilan yang adil bagi semua kawasan serta penghapusan hak veto yang dimiliki oleh anggota tetapnya.

"Kita perlu mereformasi Dewan Keamanan agar semua kawasan di dunia memiliki keterwakilan yang adil, dan agar kita dapat menghapuskan hak veto anggota tetap," ujar Sanchez saat berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis 24 September 2026.

“Hal ini karena, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, tidak ada negara yang boleh menjadi hakim atas kasusnya sendiri, betapapun kuatnya negara tersebut," tambah PM Sanchez.

Ia memperingatkan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari sistem internasional semakin mendapat tantangan.

Perdamaian, keberlanjutan, dan kesetaraan peluang sedang "diserang" oleh para aktor politik dan pemerintah yang berupaya membawa dunia kembali ke "masa lalu yang kelam," ujarnya.

"Saya tidak perlu menyebutkan siapa mereka. Kita semua tahu siapa mereka dan bagaimana modus operandi mereka,” ucap PM Sanchez.

Sanchez juga memaparkan langkah-langkah Spanyol dalam merespons berbagai konflik, seraya menyatakan bahwa Madrid telah melakukan "segala upaya yang mungkin" untuk menentang tindakan yang bertentangan dengan Piagam PBB.

Ia menyebutkan penerapan sanksi terhadap Rusia serta embargo senjata terhadap pemerintah Israel.

Ia juga menegaskan kembali kecaman "tegas" Spanyol terhadap "genosida yang masih dilakukan oleh (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu di Gaza."

Sanchez berpendapat bahwa multilateralisme tetap menjadi cara terbaik untuk mengelola saling ketergantungan global, serta menyerukan pemulihan kepercayaan terhadap PBB dan upaya untuk memperkuat organisasi tersebut.