Rusia dan Tiongkok Tolak Usulan Uni Emirat Arab Terkait Selat Hormuz

London: Rusia dan Tiongkok secara resmi menolak dokumen usulan Uni Emirat Arab (UEA) mengenai situasi di Selat Hormuz.

Kedua negara menilai dokumen tersebut bersifat sepihak dan mendesak Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk tetap fokus pada mandat teknisnya yang nonpolitik.

Berbicara dalam sidang Dewan IMO ke-137, perwakilan Rusia dan Tiongkok mengkritik draf dokumen usulan UEA terkait perkembangan di Selat Hormuz tersebut karena dinilai menyajikan sudut pandang sepihak dan menyudutkan Iran secara tidak adil.

Merujuk pada laporan kantor berita resmi Tiongkok, Xinhua, kedua delegasi menentang pendekatan dokumen tersebut yang dinilai penuh tuduhan serta bias politik terhadap Iran. Mereka meminta IMO untuk tetap mematuhi misi utamanya yang bersifat teknis dan nonpolitik.

Perwakilan Tiongkok menyatakan bahwa Beijing tidak dapat mendukung dokumen usulan UEA tersebut karena Dewan IMO seharusnya tetap fokus pada mandat inti organisasi.

"Tiongkok tidak dapat mendukung tindakan yang diusulkan dalam dokumen UEA karena Dewan IMO harus tetap fokus pada misi utama organisasi. Elemen tertentu dari dokumen ini menyajikan gambaran situasi yang sepihak dan tidak mencerminkan seluruh aspek dari keadaan saat ini," ujar utusan Tiongkok tersebut, seperti dikutip Press TV, pada Jumat, 10 Juli 2026.

Senada dengan Tiongkok, perwakilan dari Rusia juga melayangkan kritik tajam terhadap proposal tersebut dan menyebutnya bias secara politik.

"Dokumen ini sangat sepihak dan bias secara politik. Dokumen ini menjatuhkan seluruh tanggung jawab atas krisis di Selat Hormuz hanya kepada Iran, sementara sama sekali mengabaikan akar penyebab dari situasi saat ini," tegas perwakilan Rusia.

Delegasi Rusia tersebut menambahkan bahwa dialog antarpihak merupakan satu-satunya jalan menuju de-escalasi. Ia juga menegaskan kembali dukungan Moskow terhadap navigasi yang aman, terjamin, dan bebas hambatan di Selat Hormuz.

Dalam sidang tersebut, UEA bersama dengan beberapa negara sekutunya mengajukan proposal yang mengutuk apa yang mereka sebut sebagai biaya transit yang diduga dipungut oleh Iran terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Sebelumnya pada hari Selasa, dalam dokumen resmi yang diserahkan kepada Dewan IMO, pihak Teheran secara tegas menolak tuduhan, karakterisasi hukum, serta kesimpulan dari proposal tersebut yang dinilai selektif, bermotif politik, dan tidak memiliki dasar hukum.

Iran mengatakan bahwa proposal yang didukung oleh UEA dan delapan negara aliansinya itu secara tidak adil menimpakan tanggung jawab kepada korban agresi, sembari mengabaikan sumber ketidakstabilan yang sebenarnya di Teluk Persia, Laut Oman, dan Selat Hormuz.

Otoritas Iran tercatat telah menutup jalur strategis Selat Hormuz yang dilintasi sekitar seperlima dari total konsumsi minyak bumi global bagi para agresor beserta sekutu mereka sejak 28 Februari lalu, yakni ketika Amerika Serikat dan rezim Israel memulai serangan sepihak berskala besar terhadap Republik Islam tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, pihak AS dilaporkan mencoba membangun jalur maritim alternatif melalui bagian selatan Selat Hormuz dan mengawal kapal-kapal secara independen di luar pengaturan keamanan Iran. Teheran menggambarkan tindakan AS tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan regional, termasuk Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad yang memberikan peran sentral kepada Iran dalam menjaga keamanan dan mengatur navigasi di jalur air tersebut.

Iran menegaskan bahwa otoritasnya atas selat tersebut didasarkan pada hukum internasional. Pada titik tersempitnya, Selat Hormuz memiliki lebar 39 kilometer, yang sepenuhnya masuk ke dalam wilayah laut teritorial Iran dan Oman yang saling tumpang tindih.

(Kelvin Yurcel)