Myanmar Klaim Aung San Suu Kyi dalam Kondisi Sehat, ASEAN Minta Bertemu Langsung

Bangkok: Hubungan internal di ASEAN kembali menjadi sorotan setelah Myanmar menyampaikan kepada negara-negara anggota bahwa pemimpin sipil yang ditahan, Aung San Suu Kyi, berada dalam kondisi sehat dan akan dirawat dengan baik oleh otoritas setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Myanmar kepada para mitra ASEAN di Bangkok, Thailand pada Minggu, 12 Juli 2026, sebagaimana diungkapkan Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro.

Menurut Lazaro, pihak Myanmar menggambarkan Suu Kyi sebagai sosok yang dianggap seperti saudara perempuan sehingga pemerintah akan memastikan kesejahteraannya tetap terjaga.

"Ingatan saya mengenai pernyataan Menteri Luar Negeri Myanmar tentang Aung San Suu Kyi adalah bahwa dia berada dalam kondisi kesehatan yang baik. Premis dari pernyataan itu adalah bahwa dia adalah kerabat, dia adalah saudara perempuan, dan karena itu kami akan merawatnya," ujar Lazaro dalam konferensi pers yang dikutip AsiaOne, Senin, 13 Juli 2026.

Filipina selama ini secara konsisten mendesak agar ASEAN diberikan akses untuk menemui Suu Kyi yang kini berusia 81 tahun.

Suu Kyi telah ditahan sejak pemerintahan sipil yang dipimpinnya digulingkan melalui kudeta militer pada 2021, sebuah peristiwa yang kemudian memicu konflik berkepanjangan di Myanmar.

Lokasi Penahanan Suu Kyi

Pada Minggu, para menteri luar negeri dari 11 negara anggota ASEAN untuk pertama kalinya kembali menggelar pertemuan tatap muka dengan perwakilan Myanmar sejak kudeta terjadi.

Pertemuan tersebut dipandang sebagai upaya untuk menghidupkan kembali inisiatif perdamaian ASEAN yang sejauh ini belum mampu menghentikan perang saudara yang diperkirakan telah menewaskan sekitar 100.000 orang.

Saat ini Suu Kyi tengah menjalani hukuman penjara selama 27 tahun, meskipun sebagian hukumannya baru-baru ini dikurangi sekitar sepertiga.

Pendukung Suu Kyi menilai berbagai dakwaan yang dijatuhkan terhadapnya bermotif politik dan bertujuan menjauhkan peraih Nobel Perdamaian itu dari dunia politik Myanmar.

Hingga kini, lokasi pasti tempat penahanan Suu Kyi juga tidak diketahui publik.

Sebelumnya, para pemimpin junta Myanmar dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena dinilai gagal melaksanakan Konsensus Lima Poin yang disepakati bersama untuk mengakhiri konflik di negara tersebut.

Namun, Lazaro membela keputusan ASEAN untuk kembali berinteraksi dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, Tin Maung Swe, dengan alasan mulai terlihat adanya perkembangan terkait akses bantuan kemanusiaan.

"Itu tidak bisa dilakukan dalam satu langkah. Proses ini terus berkembang dan saya pikir seluruh bentuk keterlibatan ini sangat penting," katanya.

Konsensus Lima Poin ASEAN

Masa depan Konsensus Lima Poin ASEAN sempat dipertanyakan setelah parlemen pro-militer Myanmar pekan lalu mengesahkan mosi yang menyebut inisiatif tersebut sebagai bentuk intervensi ASEAN terhadap urusan dalam negeri Myanmar.

Parlemen tersebut juga mendesak pemerintahan sipil baru yang didukung militer untuk menolak kerangka perdamaian tersebut.

Meski demikian, Lazaro menegaskan ASEAN tetap berkomitmen terhadap inisiatif tersebut sebagai dasar untuk membangun dialog antara pihak-pihak yang bertikai dan memperluas akses bantuan kemanusiaan.

"Mereka menolaknya atau tidak, saya tetap teguh dan saya pikir ASEAN berdiri di belakang Konsensus Lima Poin," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, mengatakan para menteri luar negeri ASEAN telah menyampaikan secara langsung harapan mereka kepada Myanmar, termasuk tuntutan agar diberikan akses menemui Suu Kyi guna memverifikasi kondisi kesehatannya.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan pertemuan tersebut membahas peningkatan hubungan bilateral dan kerja sama konstruktif guna memulihkan partisipasi penuh Myanmar di ASEAN.

Sebanyak 20 kelompok politik dan organisasi etnis minoritas Myanmar juga menyampaikan keprihatinan atas langkah ASEAN bertemu dengan pemerintahan junta Myanmar yang dinilai justru menolak inisiatif perdamaian regional tersebut.

Mereka menilai ASEAN belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara memadai dalam proses penyelesaian konflik di Myanmar.

"Oleh karena itu, sulit untuk menyelaraskan perluasan keterlibatan tingkat tinggi dengan pihak yang secara terbuka telah menolak kerangka kerja ASEAN itu sendiri," tutur pernyataan bersama kelompok tersebut. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Bantu Myanmar, Indonesia Siap Jadi Jembatan Solusi Berkelanjutan