Pemulihan Pascabencana Dikebut, Status Tanggap Darurat Aceh Diperpanjang 14 Hari

Rapat perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh secara virtual (zoom), di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, di kantor Gubernur Aceh. Foto: Istimewa

Pemulihan Pascabencana Dikebut, Status Tanggap Darurat Aceh Diperpanjang 14 Hari

Fajri Fatmawati • 8 January 2026 20:17

Banda Aceh: Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul masih adanya wilayah terdampak banjir dan longsor yang membutuhkan penanganan intensif. Perpanjangan ini ditetapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi hingga ke daerah terisolasi.

"Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026," kata Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), dalam rapat perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh secara virtual di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 8 Januari 2026.

Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 7 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.

Mualem menjelaskan, perpanjangan ini bertujuan memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi. Termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang masih sulit diakses.

Selain itu, ia mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, serta masyarakat untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan Aceh.

"Saya juga menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal," ujar Mualem.

Sisa kayu pascabanjir bandang di Aceh. Metrotvnews.com/Fajri Fatmawati

Mualem juga meminta para bupati dan wali kota untuk segera menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh agar lebih baik dan berketahanan terhadap bencana.

"Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya. Atas kerja sama seluruh pihak, saya mengucapkan terima kasih," pungkas Mualem.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Lukman Diah Sari)