5.888 UMKM Mitra Binaan Kantongi Sertifikasi Sepanjang 2025

Jakarta: PT Pertamina (Persero) memperkuat komitmennya dalam mendorong UMKM naik kelas melalui penguatan legalitas, kualitas produk, dan akses pasar. Sepanjang 2025, Pertamina memfasilitasi 5.888 sertifikasi bagi UMKM mitra binaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Berbagai sertifikasi yang difasilitasi tersebut meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, BPOM, Halal Self Declare maupun Halal BPJPH, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pengusaha Kena Pajak (PKP), NPWP, hingga PT Perseorangan, yang menjadi fondasi penting bagi UMKM untuk memperluas pasar dan memperkuat kepercayaan konsumen.

“Legalitas dan sertifikasi bukan sekadar administrasi, tetapi kunci bagi UMKM untuk tumbuh berkelanjutan, memperluas akses pembiayaan, serta menembus pasar yang lebih luas,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Januari 2026.
 

(Sepanjang 2025, Pertamina memfasilitasi 5.888 sertifikasi bagi UMKM mitra binaan. Foto: Dok istimewa)

Dorong UMKM naik kelas ke pasar global

Ia menilai, sertifikasi merupakan langkah strategis agar UMKM mampu beradaptasi dengan tuntutan pasar yang semakin kompetitif. Baron menambahkan, pembinaan UMKM tidak berhenti pada sertifikasi semata, tetapi UMKM didorong meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, kesiapan ekspor, serta membangun kesadaran UMKM sebagai wajib pajak.

“Kami ingin UMKM mitra binaan Pertamina tidak hanya bertahan, tetapi naik kelas dan mampu menjangkau pasar nasional hingga global,” jelas dia.

Sebagai BUMN, Pertamina berkomitmen menjalankan peran sosial dan ekonomi secara berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), khususnya dalam pemberdayaan UMKM di sekitar wilayah operasi. Pertamina juga mendorong program yang berdampak langsung bagi Sustainable Development Goals (SGDs).

“Pertamina hadir untuk menciptakan nilai bersama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ungkap Baron.