Tabung gas elpiji 3 kilogram bersubsidi yang diperuntukkan bagi warga miskin. ANTARA/Akhyar Rosidi
Satpol PP Lombok Timur Sisir Penggunaan Elpiji 3 Kg di Sejumlah Kandang Ayam
Silvana Febiari • 14 April 2026 14:11
Lombok Timur: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyisir sejumlah kandang ayam yang menggunakan tabung gas elpiji 3 kilogram bersubsidi. Hal ini dilakukan agar program pemerintah tetap tepat sasaran.
"Kami saat ini sedang melakukan penyisiran kandang ayam yang menggunakan tabung gas elpiji 3 kilogram bersubsidi," kata Kepala Satpol PP Lombok Timur Salmun Rachman, dilansir dari Antara, Selasa, 14 April 2026.
Dari sidak yang dilakukan di sejumlah kandang ayam, ditemukan ada yang menggunakan elpiji bersubsidi dan ada yang tidak. Berdasarkan pengakuan pemilik, penggunaan gas elpiji hanya dilakukan saat ayam baru masuk ke kandang dan tidak digunakan secara terus-menerus.
Baca Juga :
Oleh karena itu, pihaknya tetap mengingatkan pemilik kandang ayam untuk tidak menggunakan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi. "Para pengusaha ayam bersedia mengganti menggunakan gas bersubsidi dengan non subsidi atau tabung gas warga pink," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas keterlambatan penanganan kondisi sulitnya masyarakat memperoleh gas elpiji 3 kilogram bersubsidi dalam beberapa waktu terakhir.
Ia mengatakan, kejadian ini baru pertama kali terjadi, tanpa pernah diprediksi di tengah lonjakan perekonomian masyarakat Lombok Timur sejak akhir tahun 2025 hingga triwulan pertama tahun 2026.
"Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memperkuat Satgas Pengawasan distribusi elpiji 3 kg dengan melibatkan masyarakat dan pihak berkompeten lainnya dalam keanggotaan Satgas," tuturnya.
.jpg)
Gas elpiji ukuran 3 kilogram (gas melon). Metrotvnews.com/ Rhobi Shani.
Pemkab Lombok Timur juga akan mengajukan usulan penambahan kuota elpiji 3 kg kepada Pertamina guna memenuhi kebutuhan masyarakat. "Stok elpiji di depo Pertamina tidak ada persoalan, atau sesuai kuota. Distribusi menjadi hal yang perlu mendapat pengawalan dari semua pihak," ungkapnya.