Indonesia Bertahan di Sistem Multilateral untuk Perluas Ruang Strategis Nasional

Jakarta: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa di tengah lanskap global yang semakin multiplex, kompetitif, dan sulit diprediksi, multilateralisme tetap memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Namun, multilateralisme tersebut tidak diposisikan sebagai tujuan normatif, melainkan sebagai instrumen untuk memperluas ruang gerak nasional dan memperkuat ketahanan negara.

“Di tengah menguatnya logika hard power dan kompetisi yang semakin tajam, multilateralisme memberi ruang bagi negara seperti Indonesia untuk tetap menentukan arah sendiri, menjaga kepentingan nasional, dan mencegah survival menjadi permainan zero-sum,” ujar Menlu dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.

Sugiono menegaskan bahwa Indonesia memandang multilateralisme secara realistis, bukan naif. Di tengah kondisi ketika aturan sering dilanggar dan proses pengambilan keputusan kerap terlambat, pertanyaan atas relevansinya dinilai wajar. Namun, menurut dia, pilihan ekstrem antara ketergantungan penuh atau penolakan total terhadap multilateralisme bukanlah solusi.

“Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja. Namun Indonesia juga tidak akan menyerahkan masa depannya pada dunia tanpa aturan. Kita akan tetap berada di dalam sistem, sambil mendorong perubahan dari dalam,” tegas Menlu.

Dalam kerangka tersebut, keterlibatan aktif Indonesia di berbagai forum multilateral diposisikan sebagai bagian dari strategi ketahanan berbasis jejaring, bukan politik pemilihan kubu. Indonesia hadir secara konsisten di berbagai platform internasional, mulai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, BRICS, APEC, OKI, hingga forum-forum teknis, untuk menjembatani kepentingan, membentuk aturan, dan memperluas ruang strategis nasional.

Pendekatan ini tercermin dari capaian Indonesia sepanjang 2025, di mana seluruh 10 pencalonan Indonesia di berbagai organisasi internasional berhasil dimenangkan. “Ini bukan sekadar soal angka, tetapi tentang pengaruh, dampak, dan kepercayaan terhadap peran Indonesia sebagai aktor yang konstruktif dan kredibel,” ujar Menlu Sugiono.

Kepemimpinan Strategis Indonesia

Memasuki 2026, Indonesia memegang sejumlah peran kepemimpinan strategis, termasuk sebagai anggota Dewan Auditor PBB periode 2026–2032 melalui Badan Pemeriksa Keuangan RI, serta sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Di tingkat teknis, Indonesia juga memastikan kepentingan negara kepulauan terakomodasi dalam standar keselamatan pelayaran di International Maritime Organization, serta turut membentuk aturan konektivitas pos dunia di Universal Postal Union yang berdampak langsung pada UMKM dan e-commerce.

“Rule-setting adalah bukti multilateralisme dapat bekerja dan berdampak langsung bagi kehidupan kita,” demikian ditegaskan Menlu.

Sugiono menilai tantangan utama PBB saat ini bukan terletak pada nilai dasarnya, melainkan pada arsitektur dan efektivitas kelembagaannya. Karena itu, Indonesia aktif mendorong agenda reformasi PBB dalam momentum 80 tahun PBB melalui berbagai inisiatif UN80, dengan fokus pada organisasi yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi hasil.

Atas dasar yang sama, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030, bukan untuk prestise, melainkan demi memastikan sistem multilateral tetap berfungsi di tengah tekanan global yang semakin besar.

Di dunia yang semakin multiplex, Menlu kembali menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak dibangun melalui isolasi, melainkan melalui jejaring kerja sama. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD dinilai tidak saling meniadakan, tetapi mencerminkan strategi diversifikasi yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif, yang bebas menentukan jalur, dan aktif memanfaatkan setiap ruang kerja sama yang tersedia.

Pendekatan serupa juga mendasari fokus Indonesia pada Keketuaan D-8 periode 2026–2027, dengan agenda yang lebih delivery-oriented, meliputi penguatan perdagangan intra-D-8, ketahanan pangan dan energi, serta kerja sama ekonomi biru, sains, dan teknologi. “Fokusnya jelas: lapangan pekerjaan, pertumbuhan, and ketahanan,” tutur Menlu Sugiono.

Baca juga:  Menlu RI Paparkan Strategi Diversifikasi: Aktif di BRICS, G20 hingga OECD