MBG dan Kopdes Disebut Upaya Presiden Bangun SDM Unggul dan Ekonomi Akar Rumput

Jakarta: Aliansi Rakyat untuk Prabowo menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat. MBG dan Kopdes upaya Presiden dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan ekonomi di tingkat akar rumput.

Natsir menyampaikan hal itu menanggapi penolakan sejumlah mahasiswa terhadap kedua program tersebut. Menurutnya, penolakan yang dilakukan merupakan bentuk kesesatan berpikir karena mengabaikan manfaat besar yang telah dirasakan masyarakat.

"MBG dan Kopdes merupakan salah satu program keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan SDM dan menciptakan poros ekonomi akar rumput," kata Muhammad Natsir dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.

Natsir menyebut masyarakat di berbagai daerah telah merasakan dampak positif dari pelaksanaan kedua program tersebut. Program MBG dinilai mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan masyarakat, sementara Kopdes diharapkan menjadi penggerak utama perekonomian desa.
 

Ia menilai mahasiswa sebagai kaum intelektual seharusnya mampu melihat secara visioner berbagai program yang dijalankan Presiden Prabowo. Natsir mengingatkan bahwa program-program tersebut merupakan amanat konstitusi dan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

"Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus berfikir visioner dalam melihat sejumlah program Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, program ini merupakan mandat konstitusi dan UUD 1945," ujarnya.


Petugas saat menyiapkan hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat. ANTARA/Rubby Jovan

Selain menghadirkan program yang berpihak kepada rakyat, Natsir mengatakan Presiden Prabowo juga telah mengambil langkah berani dengan menertibkan kebocoran uang negara yang nilainya mencapai puluhan ribu triliun setiap tahun. Presiden juga melakukan pemangkasan pemborosan anggaran negara yang selama ini menjadi salah satu tuntutan reformasi 1998.

"Atas dasar itu, nasionalisme dan sikap patriotisme sekelompok mahasiswa yang menolak program tersebut patut dipertanyakan. Mestinya mereka ini berjuang untuk rakyat dan negara," tegas Natsir.