BNPP RI dan Dubes Malaysia Bahas Penguatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan

Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) membahas penguatan ekonomi kawasan perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan dilakukan melalui forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Forum bertema Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Foster Prosperity tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas pengelolaan perbatasan yang tidak hanya terkait aspek kedaulatan, tetapi juga pengembangan aktivitas ekonomi, perdagangan lintas batas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Duta Besar Malaysia Dato' Muzaffar Shah Mustafa mengatakan masyarakat di kawasan perbatasan memiliki keterkaitan yang erat, terutama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan perlu memperhatikan aktivitas masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Hal ini sangat penting karena masyarakat di kedua sisi perbatasan memandang perbatasan bukan sekadar garis di peta. Perbatasan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, keluarga, mata pencaharian, kegiatan usaha, serta hubungan sosial dan budaya yang telah terjalin selama bertahun-tahun,” jelas Muzaffar dalam keterangan tertulis, Minggu, 20 September 2026.

Dalam konteks ekonomi, Muzaffar menyoroti mulai berlakunya Border Crossing Agreement (BCA) pada 17 Juli 2026, serta rencana pembukaan kembali perdagangan perbatasan antara Tebedu dan Entikong. Menurut dia, kerja sama tersebut dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi lintas batas.

“Hal ini merupakan langkah penting dalam memfasilitasi pergerakan masyarakat secara tertib, mendukung kegiatan ekonomi lintas batas, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di kedua sisi perbatasan,” kata Muzaffar.

Muzaffar menyampaikan perkembangan positif dalam komunikasi kedua negara terkait Pulau Sebatik. Menurut dia, penyelesaian persoalan perbatasan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang tinggal dan menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

“Kedua lembaga yang bertanggung jawab telah melakukan pertemuan dan secara aktif berkomunikasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Dari informasi yang saya terima, kemajuan yang dicapai juga sangat positif,” tutur Muzaffar.

Duta Besar Malaysia Dato' Muzaffar Shah Mustafa. Dok. Istimewa

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaliguis Kepala BNPP RI Tito Karnavian menyampaikan kawasan perbatasan perlu dikembangkan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pembangunan perbatasan harus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat sekaligus memperkuat interaksi dengan negara tetangga.

“Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” kata Tito.

Tito mengatakan pengembangan kawasan perbatasan perlu memperhatikan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk hubungan sosial, budaya, dan kegiatan ekonomi yang telah berlangsung lintas batas. Dalam konteks tersebut, penguatan perdagangan dan konektivitas menjadi bagian penting untuk menciptakan kawasan perbatasan yang lebih produktif.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian dalam hubungan kedua negara adalah Pulau Sebatik. Tito menyampaikan BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait telah membentuk tim khusus untuk membahas persoalan Sebatik bersama pemerintah Malaysia.

“Pembicaraan yang bersahabat dan diskusi [pihak Malaysia] yang sangat produktif telah dilakukan, dan kami telah menyelesaikan sejumlah area sengketa. Tetapi sekarang kami sejujurnya sedang fokus pada Pulau Sebatik,” tutur Tito.

Melalui forum tersebut, pengelolaan perbatasan diarahkan tidak hanya menjaga wilayah negara, tetapi juga menciptakan kawasan yang mampu mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan perdagangan lintas batas, kemudahan pergerakan masyarakat, serta penyelesaian berbagai persoalan perbatasan menjadi bagian dari upaya membangun kawasan perbatasan yang lebih produktif dan berdaya saing.