Kemhan Usul Tambahan Anggaran Rp195 Triliun untuk Alutsista hingga Pertahanan

Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun 2027 menjadi Rp334 triliun. Anggaran itu untuk mendukung kesiapan operasional, modernisasi alutsista, pembangunan kekuatan pertahanan, serta program-program prioritas lainnya.

"Kami tadi sudah mengusulkan anggaran tambahan melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan kepada Badan Anggaran agar kami bisa menambah anggaran sebanyak Rp195 triliun," kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kompleks parlemen, Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 10 Juni 2026.
 

Sjafrie mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan pagu anggaran Kemhan untuk 2027 sebesar Rp139 triliun. Namun, dia mengusulkan tambahan Rp195 triliun menjadi Rp334 triliun.

Sjafrie menyampaikan bahwa sebenarnya rencana kebutuhan (renbut) anggaran untuk Kemhan pada 2027 mencapai Rp667 triliun. Hal itu didasari konsep skala prioritas dan dinamika tugas yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagai instrumen dari pertahanan negara.

Maka dari itu, dia mengatakan usulan penambahan anggaran menjadi Rp334 triliun itu disampaikan agar angkanya tidak beda jauh dengan kebutuhan Kemhan. Yakni, sebesar Rp667 triliun.

"Yang disetujui berdasarkan surat dari Bappenas dan Kementerian Keuangan hanya Rp139 triliun, jadi bedanya jauh. Oleh karena itu kita mengusulkan tambahan untuk mendekati kebutuhan maksimal Rp667 triliun itu," kata Sjafrie.

Dia mengatakan bahwa penambahan anggaran itu untuk kedaulatan negara, karena sistem pertahanan negara itu ibaratkan "sabuk pengaman" bagi pembangunan nasional. Pada 2027, dia mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan memiliki sebanyak 20 daftar kerja yang dibagi ke dalam enam program.


Ilustrasi alutsista TNI. Foto: dok. Medcom.

Menurutnya, TNI harus siap menghadapi dinamika tugas untuk mendukung tugas-tugas pemerintah, di samping tugas-tugas sistem pertahanan negara. Dia mencontohkan, soal dinamika konflik di Papua, hingga wilayah-wilayah lainnya. Selain itu, kini TNI juga perlu mendukung pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

"Kita sudah ketahui, bekas akibat dari bencana alam. Jadi, sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya," kata Sjafrie.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan pagu anggaran Kemhan untuk 2027 sebesar Rp139 itu menurun ketimbang anggaran yang disetujui untuk 2026. Yakni, sebesar Rp187 triliun.

Setelah melakukan simulasi untuk menjaga akselerasi dan kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut dia, Kemhan merasa perlu adanya tambahan.

"Tambahan ini tentu bukan Komisi I yang menentukan, tetapi Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan itu untuk diteruskan ke Badan Anggaran," kata Utut.