Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026). ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira
Batas Akhir Penetapan dan Pengumuman UMP 2027 pada 21 November 2026
Achmad Zulfikar Fazli • 17 November 2026 12:52
Jakarta: Pemerintah memberi batas akhir bagi pemerintah daerah menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral, hingga upah minimum kabupaten/kota pada 2027. Batas akhir pengumuman UMP 2027 ditetapkan 21 November 2026 dan pengumuman upah minimum sektoral provinsi pada 26 November 2026.
“Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 17 November 2026.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyosialisasikan dan berkoordinasi dengan para gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala dinas terkait penetapan upah minimum pekerja pada 2027.
“Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.
Menurut Menaker, surat edaran itu merupakan panduan yang digunakan untuk penentuan upah minimum sektoral dan panduan terkait estimasi besaran kebutuhan hidup layak (KHL).
“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu,” kata Yassierli.
.jpg)
Ilustrasi uang. Dok. MI
Baca Juga :
Daftar Simulasi UMK Jatim 2027 Jika Naik 9,5%
Yassierli mengatakan penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Formula penghitungan upah minimum menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5-1,0.
Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen KHL mencakup empat aspek, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah. Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.