Dirut BPJS Kesehatan Tekankan Penguatan Sistem Anti-Fraud JKN

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowasito, di Hotel Sangri-La, Jakarta Selatan, Rabu, 18 November 2026. Foto: Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan

Dirut BPJS Kesehatan Tekankan Penguatan Sistem Anti-Fraud JKN

Siti Yona Hukmana • 18 November 2026 14:16

Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan menyelenggarakan kegiatan 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat sistem pencegahan deteksi dini, hingga penanganan kecurangan (anti-fraud) sebagai inti kegiatan.

“Menularkan tata nilai ini kepada seluruh ekosistem JKN dengan menguatkan semangat anti-fraud, baik mulai dari pencegahan, deteksi, sampai dengan penanganan. Ini adalah kegiatan inti daripada sistem anti-fraud JKN,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowasito, di Hotel Sangri-La, Jakarta Selatan, Rabu, 18 November 2026.

Tidak hanya itu, Pujo mengungkap penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini semakin masif dengan cakupan kepersertaan JKN hingga Oktober 2026 mencapai kurang lebih 285 jiwa. Walaupun demikian, Pujo mengatakan akses atau cakupan baru hanya sebesar 80,6 persen.  

“Terutama di dalam JKN yang semakin besar, tanggung jawab menjaga integritas ini semakin tinggi. Kurang lebih 285 juta peserta JKN per 31 Oktober sudah menjadi cakupan kepesertaan,” ujar Pujo.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowasito, di Hotel Sangri-La, Jakarta Selatan, Rabu, 18 November 2026. Foto: Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan

Menurut Pujo, hal tersebut menjadi tantangan sebagai pihak penyelenggara jaminan sosial khususnya bidang kesehatan. Adapun, besarnya ekosistem ini turut melibatkan kerjasama dengan 23,950 klinik sekaligus 3.283 rumah sakit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Besarnya skala penyelenggaraan JKN menuntut penguatan tata kelola, pengawasan, dan pengendalian kecurangan untuk memastikan pelayanan yang tepat, bermutu, dan akuntabel,” ujar Pujo.

Dalam kesempatan itu, Pujo menambahkan penguatan sistem anti-fraud JKN kini tidak lagi berhenti hanya pada tahap pencegahan dan deteksi administratif, melainkan sudah merambah ke aspek hukum. Pihaknya kini semakin tegas menindak kecurangan dengan menyerahkan kepada proses hukum.

(Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan)

(Siti Yona Hukmana)