Ilustrasi santri. Foto: Antara.
Pesantren Miliki Potensi Besar Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi
Anggi Tondi Martaon • 17 November 2026 22:03
Jakarta: Pondok pesantren dinilai memiliki potensi besar jadi salah satu titik pemberdayaan program sosial dan ekonomi nasional. Sebab, Indonesia memiliki lebih dari 40 ribu pesantren dengan perkiraan jumlah santri mencapai 8 hingga 10 juta orang.
"Pesantren ini jumlahnya lebih dari 40 ribu, kemudian jumlah santrinya diperkirakan sekitar 8 sampai 10 juta. Ini merupakan potensi yang sangat besar. Karena itu, pesantren layak menjadi salah satu titik pemberdayaan program sosial ekonomi," ujar Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Qodari melalui keterangan tertulis, Selasa, 17 November 2026.
Hal itu disampaikan Qodari dalam Simposium Nasional Pemberdayaan Masyarakat Sosial-Ekonomi Pesantren. Menurut dia, besarnya jumlah pesantren dan santri merupakan modal yang dapat dioptimalkan untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat.
Qodari mengungkapkan, ponpes tidak hanya memiliki fungsi pendidikan dan keagamaan, tetapi juga mempunyai jaringan sosial yang dapat menjadi penggerak kegiatan ekonomi produktif.
Selain itu, Qodari menyampaikan soal pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Ia menilai pembentukan lembaga tersebut merupakan langkah teknokratis sekaligus membawa pesan politik yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto.
"Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren ini merupakan langkah teknokrasi sekaligus pesan politik yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto," ungkap Qodari.
Meski demikian, Qodari mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan keberadaan Ditjen Pesantren menghasilkan perubahan oleh lembaga pendidikan Islam tersebut. Menurut dia, keberhasilan tersebut tidak cukup diukur dari perubahan struktur birokrasi, tetapi harus dilihat dari dampak nyata program yang dijalankan.
"Yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana program-program di bawah direktorat jenderal ini bisa memberikan dampak nyata. Harus ada perbedaan yang konkret antara sebelum dan sesudah direktorat jenderal ini berdiri," sebut Qodari.
.jpeg)
Suasana Simposium Nasional Pemberdayaan Masyarakat Sosial-Ekonomi Pesantren. Foto: Istimewa.
Lebih lanjut, Qodari menilai dukungan pemerintah terhadap NU merupakan hal yang wajar jika melihat besarnya basis masyarakat yang terhubung dengan organisasi tersebut. Ia memperkirakan sekitar 50 hingga 55 persen masyarakat Muslim Indonesia merupakan bagian dari NU.
Dengan besarnya basis sosial tersebut, Qodari berpandangan bahwa penguatan NU juga memiliki arti penting bagi pembangunan nasional. "Kalau lebih dari 50 sampai 55 persen masyarakat Muslim Indonesia merupakan bagian dari NU, tentu wajar jika NU mendapatkan banyak program dan bantuan dari pemerintah. Memajukan NU sama dengan memajukan bangsa Indonesia," ujar Qodari.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Kamaruddin Amin menyinggung peran infrastruktur sosial dalam menjaga keutuhan Indonesia dalam forum tersebut. Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi namun tetap bisa mengaga suasana sosial-politik yang kondusif.
"Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang memiliki suasana atau sistem sosial politik yang sangat kondusif di tengah diversity yang luar biasa," kata Kamaruddin melalui keterangan tertulis, Selasa, 17 November 2026.
Kamaruddin menjelaskan, kekuatan Indonesia tidak hanya bertumpu pada konstitusi dan Pancasila.
"Indonesia memiliki infrastruktur sosial yang sangat kokoh, yang sangat keren, luar biasa. Selain tentu kita punya konstitusi, Pancasila dan seterusnya," ungkap Kamaruddin.
Simposium tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, akademisi, dan pengurus organisasi. Di antaranya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Abdul Haris, serta sejumlah staf khusus dan tenaga ahli Menko Pemberdayaan Masyarakat.