Tim Verifikasi Disebut jadi Jawaban Polemik Ijazah Calon Pemimpin Negeri

Pimpinan MPR. Foto: Antara.

Tim Verifikasi Disebut jadi Jawaban Polemik Ijazah Calon Pemimpin Negeri

Anggi Tondi Martaon • 18 November 2026 19:33

Jakarta: MPR memutuskan membentuk Tim Verifikasi untuk memeriksa persyaratan calon wakil presiden (cawapres). Pembentukan tersebut dinilai sebagai jawaban polemik ijazah yang terjadi dalam beberapa waktu belakang.

"Tentu saja untuk memastikan bahwa siapa pun nanti dia adalah Wakil Presiden RI yang diusulkan oleh Presiden (Prabowo Subianto) kepada MPR, itu di kemudian hari tidak menimbulkan polemik," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam program Primetime News Metro TV, Rabu, 18 November 2026.

Adi mengatakan masyarakat saat ini melek persyaratan ijazah calon pemimpin. Hal itu tak lepas dari permasalahan ijazah SMA Wapres ke-14 Gibran Rakabuming Raka.

Adi menilai pembentukan tim verifikasi menghindari kecurigaan publik. Dia menyarankan hasil verifikasi persyaratan cawapres disampaikan ke masyarakat.
 


"Saya kira memang harus di-expose secara terbuka melalui media-media mainstream ataupun media-media yang bisa diajak kerjasama ya," ungkap Adi.

Menurut dia, hal itu bentuk transparansi dan keterbukaan. Sehingga, ada keterlibatan masyarakat secara umum untuk melihat dan mendeteksi persyaratan cawapres.

"Jadi kalau ada keanehan-anehan, kalau ada kekurangan-kekurangan, kalau ada masukan-masukan dan pendapat publik saya kira bisa langsung dipenuhi," ujar Adi.

Selain itu, Adi menyarankan tim verifikasi memeriksa langsung gelar pendidikan cawapres ke lembaga pendidikan terkait. sehingga, gelar pendidikan yang dimiliki cawapres dapat dipercaya.

"Saya kira itu harus diverifikasi kepada kampus yang terkait. Terutama dengan bukti autentik, tanya kepada rektor dan tentu harus menunjukkan ijazah aslinya SMA, S1, S2, dan S3," sebut Adi.

MPR Libatkan Kementerian Lembaga Memverifikasi Syarat Cawapres


Program Primetime News Metro TV. Foto: Metro TV.

MPR berjanji teliti dalam memverifikasi syarat cawapres yang akan dipilih. Salah satu lembaga tinggi negara itu sudah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian lembaga untuk memastikan syarat cawapres terpenuhi atau tidak.

"Dalam rapat gabungan kemarin pimpinan MPR sudah Memastikan dan mengontak secara langsung ilmu-ilmu kelembagaan yang diperlukan untuk mempersiapkan diri sekarang. Contoh misalnya SKCK, terus bayar pajak, kesehatan badan, segala macam," kata anggota MPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan.

Selain itu, MPR membentuk tim ahli pada tim verifikasi dan ad hoc. Masing-masing tim beranggotakan 16 orang.

"Dalam bekerja sesuai dengan tatib MPR dan juga undang-undang bahwa verifikasi MPR dapat membentuk tim ahli yang bisa melakukan verifikasi secara teknis dan detail," ujar Johan.

(Anggi Tondi)