Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono saat meninjau langsung Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, pada Sabtu, 9 Mei 2026.
Program Sektor Kelautan Era Presiden Prabowo Catat Pertumbuhan Positif
Whisnu Mardiansyah • 29 October 2026 17:40
Pekanbaru: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sejumlah capaian selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Capaian tersebut meliputi produksi perikanan nasional sebesar 26,25 juta ton pada 2025, peningkatan pendapatan nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), serta penyelamatan potensi kerugian negara senilai Rp16,03 triliun melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, pengembangan sektor kelautan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kita ingin laut Indonesia menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap sehat dan produktif. Kita ingin produksi meningkat, industri berkembang, dan ekspor tumbuh, tetapi kesejahteraan nelayan, pembudi daya, dan masyarakat pesisir harus menjadi tujuan utamanya,” kata Trenggono.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, Prof Marihot Manullang. menilai berbagai program di sektor perikanan oleh KKP menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
“Pembangunan sektor kelautan harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan angka produksi yang tinggi,” ujar Prof Manullang, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia menyoroti produksi perikanan nasional yang mencapai 26,25 juta ton pada 2025, meningkat 11,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tren pertumbuhan tersebut berlanjut hingga September 2026, ketika produksi tercatat sebesar 19,89 juta ton atau naik 3,44 persen secara tahunan.
Produksi Perikanan Perkuat Ketahanan Pangan
Menurutnya, peningkatan produksi perikanan dapat mendukung ketahanan pangan, mendorong perkembangan industri pengolahan hasil perikanan, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
“Produksi perikanan nasional yang terus tumbuh merupakan modal penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya kelautan. Ke depan, peningkatan produksi perlu terus diikuti dengan penguatan industri pengolahan, akses pasar, dan peningkatan nilai tambah agar manfaatnya semakin luas dirasakan oleh nelayan dan pelaku usaha,” katanya.
Selain produksi perikanan, Prof Manullang menyoroti program Kampung Nelayan Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi di kawasan pesisir, sehingga nelayan tidak hanya menjual hasil tangkapan, tetapi juga berpeluang memperoleh nilai tambah melalui dukungan sarana, distribusi, dan pemasaran.
Di KNMP Tongke-Tongke, pendapatan nelayan dilaporkan meningkat 75 persen hingga mencapai sekitar Rp7 juta per bulan. Sementara itu, harga ikan naik 50 persen menjadi sekitar Rp45 ribu per kilogram. Ia menilai perubahan pendapatan nelayan dan harga jual hasil tangkapan menjadi indikator penting untuk mengevaluasi manfaat program pembangunan kawasan pesisir.
“Kenaikan pendapatan nelayan hingga 75 persen merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Program seperti Kampung Nelayan Merah Putih perlu terus diperkuat karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ketika harga jual ikan meningkat dan pendapatan nelayan membaik, manfaatnya dapat dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan pengembangan usaha,” ungkapnya.

Pekerja tengah memproses komoditas perikanan di pabrik pengolahan. KKP terus menjalankan program prioritas guna meningkatkan daya saing hasil perikanan Indonesia di pasar global. (dok. Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Ia menambahkan, penerapan program tersebut di wilayah lain perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, ketersediaan infrastruktur, akses distribusi, dan kebutuhan nelayan setempat. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan kampung nelayan dapat mendukung aktivitas ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Dari sisi perekonomian, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan pada triwulan II 2026 tumbuh 6,86 persen secara tahunan. Sementara itu, nilai ekspor perikanan sepanjang 2025 mencapai USD6,27 miliar atau meningkat 5,2 persen. Hingga Agustus 2026, nilai ekspor tercatat sebesar USD4,23 miliar, tumbuh 6,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Manullang menilai perkembangan tersebut menunjukkan potensi sektor kelautan dan perikanan untuk berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Namun, peningkatan ekspor perlu diikuti dengan perbaikan kualitas produk, penerapan standar keamanan pangan secara konsisten, serta pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.
“Peningkatan ekspor dan pertumbuhan sektor perikanan merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang besar, sehingga penguatan industri hilir, peningkatan kualitas produk, dan perluasan pasar harus menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing nasional,” jelasnya.
Pengawasan KKP Lindungi Kekayaan Laut Indonesia
Di bidang pengawasan, Manullang mengapresiasi upaya KKP dalam menindak aktivitas penangkapan ikan ilegal. Sepanjang 2025–2026, KKP dilaporkan menangkap 502 kapal yang melakukan penangkapan ikan ilegal, dengan potensi valuasi sumber daya yang diselamatkan mencapai Rp12,71 triliun.
KKP juga menggagalkan penyelundupan 3,377 juta ekor benih bening lobster dan 1,2 ton ikan napoleon. Secara keseluruhan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan disebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp16,03 triliun.
Menurut Prof. Manullang, pengawasan dan penegakan hukum diperlukan untuk melindungi kekayaan laut, menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, serta memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
“Penyelamatan potensi kerugian negara senilai Rp16,03 triliun menunjukkan besarnya arti pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Penangkapan kapal ilegal dan penggagalan penyelundupan harus dilihat bukan hanya sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya dan melindungi kepentingan ekonomi nasional,” tegas Prof. Manullang.
Selain pengembangan ekonomi dan pengawasan, Marihot menilai konservasi laut perlu mendapat perhatian dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hingga Oktober 2026, luas kawasan konservasi laut Indonesia mencapai 31,6 juta hektare, melampaui target 2026 sebesar 30,7 juta hektare.
KKP juga menjalankan program restorasi mangrove di lahan tambak tidak produktif seluas 2.333,28 hektare yang berada di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang. Menurutnya, pengembangan ekonomi kelautan harus disertai perlindungan ekosistem agar sumber daya laut tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.
“Pengembangan ekonomi biru perlu memastikan keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan. Laut yang sehat merupakan fondasi bagi keberlanjutan perikanan, pendapatan masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan nasional. Karena itu, program konservasi dan pemulihan ekosistem perlu berjalan beriringan dengan pengembangan usaha perikanan,” ujarnya.
Prof Manullang berharap KKP terus memperkuat pelaksanaan program prioritas, termasuk target pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029. Menurutnya, keberlanjutan program tersebut membutuhkan evaluasi berkala, peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan kelembagaan nelayan, serta perluasan akses terhadap pembiayaan dan pasar.
Ia juga mengingatkan sejumlah tantangan yang masih perlu ditangani, antara lain tingginya biaya operasional nelayan, keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kesejahteraan antardaerah, dan dampak perubahan iklim.
“Capaian yang telah diraih perlu menjadi fondasi untuk memperkuat program ke depan. Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan pada akhirnya harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan nelayan, semakin kuatnya industri perikanan nasional, terjaganya kekayaan laut, dan terbukanya kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pesisir,” tutupnya.