Momen Sumpah Pemuda, Sri Sultan Ingatkan Penyampaian Aspirasi Tanpa Kekerasan

Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mempersilakan masyarakat menggelar demonstrasi pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu, 28 Oktober 2026. Ia menegaskan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional masyarakat yang tidak dapat dilarang begitu saja.

"Kalau ada yang minta mau demo, kan hanya memberi tahu dulu," kata Sri Sultan di Yogyakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.

Sri Sultan menjelaskan demonstrasi merupakan bagian dari praktik demokrasi yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah, menurut dia, tidak bisa serta-merta membatasi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun, pihak yang berencana menggelar aksi perlu menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu.

Ia juga mengingatkan kebebasan menyampaikan pendapat harus diiringi dengan sikap bertanggung jawab. Peserta demonstrasi tidak seharusnya melakukan perusakan terhadap fasilitas umum maupun aset milik pemerintah. Sikap dan tindakan peserta menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

"Ya itu kan tergantung maunya yang demo. Iya kan? Tapi mau anarkis masa disampaikan. Ya kan enggak," ujarnya.
 

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Bagas Senoadji, mengimbau anggota Jaga Warga tetap menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Bagas menegaskan anggota Jaga Warga tidak ditugaskan untuk mengamankan demonstrasi atau berhadapan langsung dengan peserta aksi. Peran mereka lebih diarahkan untuk menjaga kondusivitas kampung serta membantu mencegah terjadinya konflik sosial.

"Penyampaian aspirasi itu diperbolehkan. Namun, jangan sampai merusak fasilitas umum atau aset milik pemerintah," kata Bagas.


Ilustrasi penyampaian aspirasi. Foto: MI.

Jika terdapat potensi gangguan ketenteraman, anggota Jaga Warga diminta mengutamakan komunikasi dan berkoordinasi dengan pengurus kampung, pemerintah kalurahan, Bhabinkamtibmas, serta Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Bagas juga mengingatkan anggota Jaga Warga agar tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan tidak mengambil tindakan di luar kewenangan mereka.

"Ketugasan anggota Jaga Warga adalah menjaga lingkungan masing-masing," ujarnya.

Pelaksanaan tugas Jaga Warga mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga. Regulasi tersebut mengatur peran kelompok dalam membantu penyelesaian konflik sosial, memediasi persoalan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, serta menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing.