NasDem Tegaskan Komitmen jadi Partai Publik Pelindung Hak Masyarakat

Jakarta: Partai NasDem menegaskan komitmennya untuk terus menjadi partai publik yang memperjuangkan hak-hak masyarakat. Langkah ini melalui penguatan legislasi, keberpihakan anggaran, hingga pelibatan aktif warga dalam proses pembangunan.

“NasDem lahir sebagai partai publik yang memperjuangkan hak-hak publik,” kata Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026.
 

Ketua Komisi XIII DPR itu menjelaskan bahwa NasDem ingin membangun tradisi politik modern dan rasional dengan menjadikan keberpihakan kepada masyarakat sebagai fondasi perjuangan utama. Menurut Willy, hal tersebut diwujudkan melalui pengawalan berbagai regulasi yang memberikan perlindungan nyata bagi hak-hak publik.

Ia mencontohkan sejumlah legislasi penting yang terus diperjuangkan NasDem, seperti RUU Masyarakat Hukum Adat, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), hingga UU Pendidikan Kedokteran.

“Bagaimana sebuah proses politik itu mencapai puncaknya itu dengan keberpihakan undang-undang yang kemudian menjadi basis hukum yang formil melindungi banyak orang,” tegas Willy.

Selain melalui jalur legislasi dan politik anggaran di parlemen, Willy menyebut perjuangan ini diinstruksikan hingga ke tingkat DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta para kepala daerah dari NasDem. Salah satu fokusnya adalah mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) yang memperluas keterlibatan warga dalam pembangunan daerah.

“NasDem mendorong perda gotong-royong itu dalam konteks partisipasi pembangunan,” tutur Willy.


Logo Partai NasDem. Foto: Dok. Medcom.id.

Menurut Willy, keterlibatan aktif masyarakat sangat krusial agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Mekanisme partisipasi ini dinilai perlu diinstitusionalisasi secara sah melalui peraturan daerah.

Tak hanya itu, NasDem juga membuka ruang kemitraan strategis dengan kelompok sosial dan organisasi masyarakat melalui kontrak sosial maupun politik yang adil. Melalui pola ini, aspirasi warga dapat diserap dan diperjuangkan menjadi agenda legislasi di DPR.

“Kami membuka diri, kami berdiskusi, tapi di sisi yang lain, eh, bentuk reward and punishment, bentuk take and give-nya apa?” ucap Willy.

Willy menegaskan bahwa pemenuhan hak publik mencakup kebutuhan mendasar seperti sandang, pangan, dan papan, hingga hak atas pendidikan, kesehatan, air bersih, serta udara bersih. Karena itu, partai politik harus hadir secara konkret melalui fungsi kebijakan, pengawasan, dan anggaran.

“NasDem tidak ubahnya seperti bus kota, NasDem tidak ubahnya seperti puskesmas. Dia menjadi instrumen publik di mana publik ingin memperjuangkan apa?” ucap Willy.