BNPB Pastikan Pembangunan Huntara di NTT Gratis

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan seluruh proses pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sepenuhnya ditanggung pemerintah. Fasilitas tersebut diberikan secara gratis tanpa ada biaya tambahan apa pun.

Penegasan ini merespons laporan mengenai warga di Kabupaten Manggarai yang sempat mengeluarkan dana mandiri saat pembuatan huntara. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengimbau warga segera mengadu jika menemukan kejanggalan serupa.

"Jika masyarakat menemukan adanya pungutan atau permintaan biaya tambahan pada proyek yang sudah sesuai standar, BNPB mengimbau warga untuk segera melapor kepada pemerintah daerah atau BNPB guna mencegah penyalahgunaan bantuan," kata Berton, dilansir dari Antara, Kamis, 1 Oktober 2026.

Berton membeberkan laporan biaya tambahan itu diduga timbul akibat minimnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme serta spesifikasi teknis spesifik huntara. Bangunan dirancang khusus tahan gempa selama masa transisi, sehingga secara fisik tidak disamakan dengan rumah permanen.

Untuk mencegah kesalahpahaman teknis, sosialisasi standar keselamatan konstruksi kini terus dimasifkan ke tingkat daerah hingga desa. Adapun penentuan lokasi fasilitas huntara, baik skema mandiri maupun komunal, disepakati langsung lewat musyawarah warga.


Ilustrasi, kondisi kerusakan rumah yang terdampak gempa M 7,7 Flores di Desa Peoza Karamba, NTT. Foto: dok BNPB.

Bagi warga terdampak kategori rumah rusak berat yang memilih tidak menempati huntara fisik, pemerintah menyiap skema kompensasi pengganti. Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk Dana Tunggu Hunian (DTH).

Percepatan penyediaan huntara layak di tujuh kabupaten terdampak NTT kini telah menekan lonjakan pengungsi hingga 87 persen. Jumlah warga yang bertahan di tenda darurat susut drastis dari 179.037 jiwa menjadi 22.383 jiwa per 30 September 2026.