Pita Limjaroenrat Makin Sulit Jadi PM Thailand, Keanggotaan di Parlemen Ditangguhkan

Bangkok: Mahkamah Konstitusi Thailand memerintahkan penangguhan sementara calon Perdana Menteri Pita Limjaroenrat sebagai anggota parlemen pada Rabu 19 Juli 2023. Mahkamah menyampaikan pengumumannya saat parlemen bersidang untuk apa yang bisa menjadi upaya terakhirnya untuk menjadi perdana menteri.

Keputusan pengadilan diambil setelah menerima kasus yang menuduh Pita -,pemimpin Partai Move Forward yang memenangkan pemilu,- tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilu 14 Mei karena dia memiliki saham di sebuah perusahaan media. Hal tersebut dianggap melanggar aturan pemilu.

Pita, 42 tahun, seorang liberal berpendidikan AS kehilangan upaya awalnya untuk jabatan perdana menteri dalam pemungutan suara parlemen minggu lalu. Dia membutuhkan dukungan lebih dari setengah parlemen bikameral untuk menjadi perdana menteri berikutnya.

Dirinya harus mengatasi perlawanan sengit dari lawan yang berselisih dengan ambisi anti kemapanan partainya. Hal tersebut termasuk militer royalis yang menunjuk anggota Senat yang menolak tawaran Pita dalam tawaran awalnya.

Belum jelas apakah pengumuman pengadilan akan membatalkan pemungutan suara Rabu, karena anggota parlemen masih memperdebatkan pencalonan Pita.

Tantangan untuk Pita
 

Aturan parlementer yang ditulis oleh militer setelah kudeta 2014 dan condong menguntungkan mereka, membuat Pita sangat sulit untuk membentuk pemerintahan dengan aliansi delapan partai yang terus mendukungnya.

Keputusan pengadilan, kasus aktif kedua yang melibatkan Pita, muncul saat anggota parlemen memperdebatkan apakah Pita harus diizinkan untuk mengikuti pemungutan suara kedua untuk jabatan perdana menteri. Sementara lawan politik beralasan dia telah ditolak.

Pita berpendapat dia tidak melanggar aturan dengan memiliki saham di perusahaan media iTV karena sudah bertahun-tahun tidak terlibat dalam operasi media massa.

“Dia memiliki waktu 15 hari untuk menanggapi penangguhan tersebut,” kata pengadilan dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Channel News Asia, Rabu 19 Juli 2023.

Move Forward mengatakan putusan pengadilan tidak berdampak pada proses.

"Sesuai undang-undang Pita tetap menjadi calon perdana menteri," katanya sambil mengimbau masyarakat untuk mengikuti debat yang disiarkan televisi itu.

Pita memiliki gunung yang harus didaki untuk menjadi perdana menteri dan tantangan kembar hari Rabu dari musuh politiknya dan pengadilan adalah rintangan yang dia harapkan.

Dalam sebuah wawancara pada Selasa dia mengatakan bahwa langkah-langkah itu "direncanakan sebelumnya" dan mempertanyakan waktunya, menggambarkan upaya militer royalis untuk menggagalkannya seperti "rekor rusak".

Thailand telah dijalankan oleh pemerintahan sementara sejak Maret dan 65 hari telah berlalu sejak kemenangan mengejutkan Move Forward atas partai-partai yang didukung oleh militer setelah sembilan tahun pemerintahan dikendalikan oleh para jenderal.

Tidak terlibat baik untuk Pita
 

Berbicara kepada CNA's Asia Now setelah penangguhan sementara, Associate Professor di Sejarah Asia Tenggara Patrick Jory mengatakan, hal-hal tidak terlihat baik untuk Pita.

Associated Prof Jory dari University of Queensland mengatakan "masalahnya mungkin baru saja dimulai.”Mungkin ada kemungkinan pengadilan akan melarangnya dari politik, seperti yang telah terjadi pada banyak politisi yang tampaknya mengancam kemapanan.

“Jika Pita gagal dalam pemungutan suara putaran kedua, ada peluang yang sangat kuat bahwa Pheu Thai dapat membentuk pemerintahan koalisi dengan partai-partai konservatif yang akan mengecualikan Move Forward,” ucap Jory.

"Koalisi yang lebih konservatif akan diterima oleh Senat yang ditunjuk militer. Dan saya pikir mereka bisa memiliki peluang bagus dalam membentuk pemerintahan," tegasnya.

“Srettha Thavisin dari Pheu Thai memiliki ‘peluang bagus’ untuk menjadi perdana menteri,” pungkasnya.