Perang Thailand dan Kamboja Bisa Ganggu Ekonomi, Indonesia Mesti Jadi Juru Damai!

Jakarta: Indonesia dinilai harus mengambil tindakan dan mengantisipasi perang Thailand dan Kamboja. Sebab konflik kedua negara itu dapat memberi dampak bagi ekonomi dan keamanan di kawasan ASEAN.
 
Mobilitas masyarakat untuk kegiatan turis dan perdagangan akibat perang dapat menahan laju ekonomi kawasan. Di saat yang sama, ruang laut Indonesia juga berpotensi menjadi sarana transit persenjataan perang yang dapat mencoreng citra.
 
Karenanya, Indonesia didorong untuk waspada dan sebisa mungkin mendorong tercapainya kesepakatan damai bagi Thailand dan Kamboja.
 
"Kalau kita tidak hati-hati mengawasi lautan kita, mengawasi selat-selat kita, itu bisa digunakan sebagai transit untuk persenjataan ke wilayah perang," kata pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah saat dihubungi, Senin, 28 Juli 2025.
 
"Bisa saja datang satu kontainer dan isinya senjata. Itu mungkin saja dan itu akan mempermalukan Indonesia karena kita dianggap berselingkuh dengan sesama teman, saudara kita sendiri," tambah dia.
 

Baca juga: PM Thailand Dipastikan Hadir di Malaysia untuk Bahas Ketegangan dengan Kamboja

(Pasukan Thailand di Kompleks Te Meun Thom di Provinsi Surin. Foto: Channel News Asia)
 

Dorong perdamaian kawasan

 
Menurut Teuku, sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia bisa mengambil tindakan untuk mendorong perdamaian di kawasan. Itu dapat dilakukan dengan melakukan kontak kepada Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) guna meminta bantuan.
 
Diplomasi kawasan juga dinilai penting, mengingat pada 8 Agustus 2025 ASEAN bakal memasuki usia 58 tahun. Itu dapat menjadi momentum menciptakan perdamaian antara Thailand dan Kamboja, sekaligus mempertegas prinsip Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) yang disepakati ASEAN pada 1971.
 
Teuku juga berharap rencana pertemuan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Jakarta dapat membahas upaya mencapai perdamaian Thailand dan Kamboja. Baik Malaysia dan Indonesia juga diharapkan mampu melahirkan resolusi, yang tak sekadar normatif, melainkan berdampak nyata pada situasi terkini.
 
"Harus ada formula yang tegas, misal, dari sekarang berhubungan dengan Sekjen PBB, memandatkan penggunaan pasukan PBB untuk mengawasi area-area perbatasan di kedua negara," jelas Teuku.