Jakarta: Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim muda hingga 280 persen menarik perhatian publik. Di tengah sorotan terhadap kualitas dan integritas sistem peradilan, langkah ini dinilai bukan sekadar kebijakan finansial, tetapi bagian dari strategi pembenahan fundamental sistem hukum nasional.
Kebijakan ini menyasar para hakim di garis depan, terutama mereka yang bertugas di wilayah terpencil dengan tekanan kerja tinggi namun dukungan minim. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilai keputusan Presiden Prabowo memiliki dimensi strategis dan kemanusiaan sekaligus.
“Presiden Prabowo memahami bahwa wajah keadilan di Indonesia bukan hanya ditentukan oleh gedung-gedung megah di kota besar, tapi juga oleh integritas dan kesejahteraan hakim-hakim muda di pelosok negeri,” ujar Ali yang dikutip, Sabtu, 14 Juni 2025.
Ali menggambarkan kondisi para hakim muda yang kerap harus menangani perkara besar dalam situasi hidup yang jauh dari layak. Beban profesional yang mereka tanggung tidak sebanding dengan fasilitas dan penghasilan yang diterima.
“Dalam konteks itu, kenaikan gaji hingga 280% bukan angka fantastis, melainkan bentuk keadilan struktural yang selama ini terabaikan,” tegasnya.
Banyak hakim muda bekerja dalam kesunyian geografis dan keterbatasan sarana. Mereka menghadapi tekanan sosial yang tinggi, tetapi tetap dituntut menjaga standar profesional dan etika.
“Dengan penghasilan yang tidak memadai, mereka rentan terhadap tekanan dan godaan. Memberikan mereka penghidupan yang layak adalah bagian dari upaya negara menjaga integritas sistem hukum kita,” katanya.
Ali menilai perhatian Presiden kepada kelompok hakim termuda adalah indikator penting dari arah reformasi hukum yang menyentuh fondasi terdalam. Ia menyebut hal itu sebagai pendekatan yang selama ini sering dilupakan dalam narasi reformasi hukum.
“Kita sering berbicara soal reformasi hukum dari aspek struktural atau peraturan, tapi lupa bahwa di balik semua itu ada manusia, hakim muda, yang menjadi garda depan penegakan hukum. Mereka harus diberi dukungan yang nyata,” jelasnya.
Pidato Presiden di Mahkamah Agung yang menyebut “harapan rakyat kecil ada di tangan hakim-hakim yang adil” juga disorot sebagai pernyataan yang memiliki makna penting. Ali menilai pernyataan itu mengandung semangat keberpihakan pada keadilan yang membumi.
“Presiden sedang membangun bukan hanya sistem hukum yang kuat, tapi juga SDM peradilan yang bermartabat. Hakim muda adalah investasi masa depan keadilan,” ucap Ali.
Namun ia juga mengingatkan bahwa reformasi tidak bisa berhenti pada aspek kesejahteraan saja. Menurutnya, dukungan finansial harus disertai penguatan sistem kontrol dan pelatihan berkelanjutan.
“Kenaikan gaji harus dibarengi dengan penguatan pengawasan, pendidikan berkelanjutan, dan budaya integritas. Kita ingin pengadilan yang tidak hanya bersih, tapi juga berani dan berempati,” tutur dia.
Ali menutup pernyataannya dengan menggarisbawahi pentingnya dampak nyata dari kebijakan ini terhadap peningkatan kualitas sistem hukum. Ia berharap kebijakan ini dapat memperbaiki citra lembaga peradilan di mata masyarakat.
“Tentu kenaikan gaji harus benar-benar membuat kinerja hakim makin profesional dan terhindar dari praktik koruptif, sehingga citra publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia makin positif dan optimistik,” tutup Ali.
Streaming