88 Ribu UMKM Tak Jadi Gulung Tikar Berkat Kelonggaran Efisiensi Anggaran Infrastruktur

Jakarta: Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) mengapresiasi langkah pemerintah yang pada akhirnya memberikan kelonggaran terhadap anggaran infrastruktur. Pagu anggaran aktif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akhirnya disepakati menjadi Rp50,48 triliun.
 
Angka ini bertambah hampir 50 persen jika dibandingkan dengan angka setelah dilakukan efisiensi pertama yang hanya mendapat sebesar Rp29,57 triliun. Anggaran Kementerian PU sendiri untuk tahun lalu sebesar Rp110,95 triliun
 
"Hal ini menimbulkan kelegaan karena paket pekerjaan di Kementerian PU ada penambahan. Sehingga dari jumlah sekitar 88 ribu Badan Usaha Konstruksi (BUK), yang sebagian besar UMKM, masih mempunyai harapan untuk tidak gulung tikar," ucap Ketua FKJKI Andi Rukman N. Karumpa dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 24 Februari 2025.
 
FKJKI juga memutuskan untuk mengajukan permohonan audiensi dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang diharapkan dapat dihadiri oleh seluruh menteri di bawah koordinasinya.
 

Baca juga: Pusat Data di Nongsa Digital Park Perkuat Infrastruktur Digital Indonesia

(Ilustrasi pembangunan infrastruktur. Foto: MI/Angga Yuniar)
 

Bentuk tim perumus jasa konstruksi

 
Selain itu, lanjut Andi, forum juga sepakat untuk mengajukan audiensi dengan Komisi V DPR RI guna menyampaikan aspirasi dan tantangan yang dihadapi sektor jasa konstruksi di Indonesia.
 
"Sebagai langkah strategis, FKJKI juga membentuk Tim Perumus yang akan bertugas menyusun berbagai rekomendasi dan solusi terhadap permasalahan di industri jasa konstruksi," ucap Andi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).
 
Andi berharap tim ini dapat menghadirkan langkah konkret dalam mengatasi berbagai kendala yang selama ini memberatkan para pelaku usaha di sektor tersebut.