Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman (tengah). Istimewa

PSI: Tuntutan Ganti Wapres Abaikan 96 Juta Suara Rakyat

Al Abrar • 20 April 2025 19:08

Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menegaskan tuntutan mengganti Wakil Presiden yang dipilih melalui sebuah Pemilihan Umum yang sah akan merusak kepercayaan rakyat kepada demokrasi.

"Mandat rakyat, melalui Pemilu yang sah, harus dihormati hingga masa jabatan berakhir. Tuntutan tersebut mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Jelas, tuntutan tersebut tidak menghargai kedaulatan rakyat," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, Sabtu 19 April 2025.

Sebelumnya diberitakan sejumlah purnawirawan jenderal TNI menyampaikan delapan tuntutan sebagai respons terhadap kondisi bangsa. Salah satunya penggantian Wakil Presiden.

Andy menyatukan, tuntutan para purnawirawan itu akan menjadi preseden buruk ke depan.

"Siapa pun tidak boleh menekan MPR untuk mencopot presiden atau wakil presiden hanya karena alasan suka dan tidak suka. MPR tidak boleh kembali menjadi “lembaga tertinggi negara” yang bisa mengganti Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana era Orde Baru," lanjut Andy.

Jelas, tuntutan tersebut hanya menciptakan kebisingan dan mengganggu ketenteraman masyarakat.

"Perbedaan politik harus diselesaikan melalui mekanisme Pemilu, bukan melalui manuver politik jangka pendek. Sebagai purnawirawan prajurit TNI selayaknya mereka memberi teladan dengan menghormati pilihan rakyat," pungkas Andy.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun
Google News Metrotvnews.com

(Al Abrar)

psi

gibran rakabuming