PPATK Perlu Wewenang Investigasi untuk Evaluasi Penerima Bansos

Jakarta: Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi dugaan penerima bantuan sosial (bansos) salah sasaran. Mulai dari penerima bansos yang berprofesi sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga terlibat judi online, hingga dokter.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai pemetaan tersebut dapat menjadi pedoman untuk melakukan evaluasi penerima bansos. Namun, Trubus menilai kewenangan PPATK masih terbatas. Dia mendorong pemerintah dan DPR untuk memperkuat landasan hukum agar lembaga tersebut memiliki kekuatan investigatif dari hulu ke hilir.

“Saya sebenarnya berharap PPATK ini punya kewenangan lebih, artinya dia dari hulu ke hilir bisa sampai investigasi. Maka penting bagi pemerintah dan DPR untuk merumuskan kembali kewenangan dari otoritas PPATK,” tegas Trubus saat dihubungi, Kamis, 7 Agustus 2025.

Sebagai langkah konkret, Trubus menyarankan PPATK bertindak tegas dengan memblokir rekening penerima bansos. Pemilik rekening, menurut dia, dapat diberi kesempatan membuktikan rekening tersebut digunakan sebagaimana mestinya.

“Semua orang yang dicurigai melakukan pelanggaran, diblokir saja. Nanti dikasih ruang untuk membuktikan bahwa rekening yang dimiliki memang digunakan secara benar,” tegas Trubus.

Dia juga mendorong aPPATK bekerja sama langsung dengan pihak perbankan, karena bank memiliki akses dan pemahaman lebih mengenai perilaku transaksi nasabah.

“Bank itu yang tahu siapa pemilik rekening, perilakunya seperti apa. Jadi cukup dipanggil dan diinformasikan bahwa rekening saudara akan diblokir, tanpa perlu diedukasi. Kalau sampai diedukasi, dikhawatirkan terjadi kongkalikong,” ujar Trubus.

Dia mendorong PPATK segera menyusun aturan teknis berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait pemblokiran rekening, serta menyosialisasikannya secara luas hingga ke tingkat kelurahan, komunitas, hingga bank-bank.

“Ini penting agar tidak muncul kesalahpahaman. Karena ada juga masyarakat seperti nelayan atau petani yang rekeningnya memang terlihat dorman, karena cuma aktif saat panen,” ujar Trubus.

Dia menegaskan kebijakan pemblokiran harus dijalankan dengan hati-hati dan berbasis data. Namun, tetap tegas agar bansos benar-benar diterima mereka yang berhak.