Rusia Akan Akhiri Moratorium Sepihak Atas Penempatan Rudal Menengah dan Pendek

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov. Foto: EFE-EPA

Rusia Akan Akhiri Moratorium Sepihak Atas Penempatan Rudal Menengah dan Pendek

Fajar Nugraha • 31 December 2024 06:04

Moskow: Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengumumkan pada Minggu 29 Desember 2024 bahwa Moskow berencana untuk mengakhiri moratorium sepihak terkait penempatan rudal jarak menengah dan pendek. Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan Amerika Serikat yang dinilai mengancam stabilitas keamanan global.

Melansir dari Anadolu Agency, Senin 30 Desember 2024, Rusia menegaskan bahwa moratorium yang telah berlangsung selama beberapa tahun kini dianggap tidak lagi relevan di tengah meningkatnya aktivitas militer AS.

Lavrov, dalam wawancara dengan kantor berita RIA, menyatakan bahwa keputusan ini dipicu oleh penolakan AS untuk mengindahkan peringatan dari Rusia dan Tiongkok.

Menurut Lavrov, meskipun moratorium tersebut masih berlaku, tindakan AS yang terus melanjutkan penempatan rudal di berbagai belahan dunia menunjukkan sikap yang arogan. Ia menekankan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah berulang kali menyampaikan bahwa Moskow akan merespons langkah ini dengan proporsional.

Lavrov juga menyinggung uji coba sistem hipersonik jarak menengah terbaru Rusia, Oreshnik, yang berhasil dilakukan dalam kondisi tempur. Uji coba tersebut, menurut Lavrov, membuktikan kemampuan Rusia dalam mengambil langkah-langkah kompensasi terhadap ancaman dari Barat.

“Rusia tidak akan terlibat dalam negosiasi pengendalian senjata dengan AS selama Washington terus menjalankan kebijakan yang dianggap anti-Rusia,” ujar Lavrov.

“AS dan NATO akan menghadapi respons tegas jika mereka menciptakan ancaman baru terhadap Rusia,” imbuh Lavrov.

Traktat INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) yang ditandatangani oleh AS dan Rusia pada 1987 melarang penempatan rudal nuklir dan konvensional berbasis darat dengan jarak menengah dan pendek. Namun, AS menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2019 dengan alasan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia.

Kebijakan terbaru ini menunjukkan bahwa ketegangan antara Moskow dan Washington terus meningkat, dengan Rusia menegaskan kesiapan untuk menghadapi segala kemungkinan skenario demi menjaga kepentingan nasionalnya. (Muhammad Reyhansyah)

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Fajar Nugraha)