Penuh Kontroversi, Inilah Tim Pilihan Trump untuk Masa Jabatan Kedua

Washington: Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mulai membentuk susunan tim pemerintahannya menjelang masa jabatan keduanya di Gedung Putih. Trump mempercayakan beberapa jabatan tinggi kepada sekutu politik dan figur kontroversial, termasuk tokoh dari latar belakang yang minim pengalaman politik.

Sebagian dari nominasi tersebut membutuhkan persetujuan dari Senat, tetapi susunan awal ini sudah memberi gambaran mengenai arah kebijakan yang akan diambil dalam masa jabatan kedua Trump.

Melansir dari Channel News Asia, Jumat 15 November 2024, berikut beberapa nama penting yang dipilih Trump untuk posisi kunci, dari Jaksa Agung yang kontroversial hingga tim baru untuk mengurangi birokrasi:

Matt Gaetz: Jaksa Agung

Pemilihan Matt Gaetz sebagai Jaksa Agung Amerika Serikat oleh Trump langsung memicu pro dan kontra di kalangan politikus dan masyarakat. Gaetz akan mengendalikan Departemen Kehakiman, yang meliputi beberapa lembaga penting seperti FBI dan ATF. 

Namun, pengalaman Gaetz dalam bidang hukum dipandang minim oleh banyak pihak; ia hanya memiliki latar belakang sebagai anggota DPR tanpa pengalaman sebagai jaksa atau di Departemen Kehakiman.

Sejak menjadi anggota DPR, Gaetz kerap terlibat dalam kontroversi, termasuk penyelidikan terkait dugaan perdagangan seks yang melibatkan seorang gadis di bawah umur. Meskipun kasus ini tidak berlanjut ke pengadilan, pengunduran dirinya dari DPR memicu perdebatan apakah ini terkait dengan rencana Trump untuk menjadikannya Jaksa Agung. 

Trump sendiri menyebut posisi ini krusial untuk misi ‘menghentikan senjata partisan’ dalam sistem keadilan. Menurutnya, Gaetz akan mampu mengatasi “korupsi sistemik” yang ia klaim terjadi di Departemen Kehakiman, terutama untuk mendukung rencana Trump mengampuni para perusuh 6 Januari dan mengejar musuh politiknya.

Elon Musk, Vivek Ramaswamy: Departemen Efisiensi Pemerintah

Dikenal sebagai tokoh teknologi, Elon Musk, bersama dengan investor bioteknologi Vivek Ramaswamy, akan memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru dibentuk untuk ‘memangkas’ birokrasi dan pengeluaran yang dianggap berlebihan. 

Musk, pemilik Tesla dan SpaceX, memiliki hubungan kontraktual dengan pemerintah federal dalam proyek-proyek besar, termasuk peluncuran roket dengan NASA dan Pentagon. Selain itu, ia kerap mengkritik kebijakan pemerintah terkait regulasi bisnis, menyebut beberapa sebagai ‘proyek yang sia-sia.’

Ramaswamy adalah pendiri Roivant Sciences dan sempat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 sebelum akhirnya mundur. Ia dikenal atas kritik kerasnya terhadap birokrasi dan pernah mengusulkan untuk memangkas lebih dari 75 persen tenaga kerja federal serta menutup beberapa lembaga besar seperti Departemen Pendidikan dan FBI. 

Trump berharap departemen baru ini akan berhasil “membongkar birokrasi” dan membawa perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan.

Pete Hegseth: Menteri Pertahanan

Pete Hegseth, seorang veteran Garda Nasional sekaligus pembawa acara di Fox News, ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Hegseth, yang pernah bertugas di Irak, Afghanistan, dan Teluk Guantanamo, dikenal dengan kritiknya terhadap para jenderal militer yang ia anggap terlalu fokus pada isu keragaman dan inklusi. 

Menurutnya, kebijakan ini melemahkan kesiapan tempur militer AS.

Pengalaman militer Hegseth dikritik sebagai tidak cukup memadai untuk posisi ini, terutama dalam menghadapi tantangan besar seperti konflik di Ukraina dan Timur Tengah. 

Senator Elizabeth Warren, seorang tokoh penting di Senat dalam hal urusan militer, menyebut bahwa latar belakang Hegseth sebagai pembawa acara TV tidak cukup untuk peran penting di Pentagon. Meskipun demikian, Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson menyatakan bahwa Hegseth akan memberikan “perspektif baru” yang dibutuhkan.

Marco Rubio: Menteri Luar Negeri

Senator Florida Marco Rubio, yang sebelumnya pernah menjadi saingan politik Trump, akan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, menjadikannya orang Latino pertama yang memegang jabatan diplomat tertinggi AS. 

Rubio dikenal dengan pandangan kerasnya terhadap Tiongkok, sering menyebut bahwa tujuan Beijing tidak hanya menjadi negara terkuat di dunia, tetapi juga mengubah tatanan dunia sesuai dengan kepentingan mereka.

Rubio kerap mendesak pembatasan terhadap Huawei dan perusahaan Tiongkok lainnya, bahkan mengusulkan pemblokiran total penjualan teknologi kepada perusahaan tersebut. 

Selain itu, ia memperingatkan bahwa negara-negara seperti Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Rusia semakin sering bekerja sama untuk melemahkan Amerika dan aliansinya. Dalam hal bantuan militer untuk Ukraina, Rubio tercatat sebagai salah satu dari sedikit senator Partai Republik yang menentang anggaran sebesar 95 miliar dolar untuk Ukraina.
 

Mike Waltz: Penasihat Keamanan Nasional

Mike Waltz, seorang veteran Angkatan Darat dan kritikus kebijakan Tiongkok, dipilih sebagai Penasihat Keamanan Nasional. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di militer, Waltz dikenal karena retorikanya yang keras terhadap Tiongkok, bahkan menyebut negara tersebut sebagai ancaman eksistensial bagi AS. 

Ia menjadi bagian dari House China Task Force yang fokus mengatasi pengaruh Partai Komunis Tiongkok dalam berbagai bidang.

Trump menggambarkan Waltz sebagai “pemimpin nasional yang diakui dalam keamanan nasional” yang mampu mengatasi ancaman dari negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran. 

Mengingat tidak memerlukan konfirmasi dari Senat, Waltz diperkirakan akan menjadi salah satu penasihat keamanan paling berpengaruh di Gedung Putih, membawa pendekatan yang lebih agresif terhadap kebijakan luar negeri AS.

Tulsi Gubbard: Direktur Intelijen Nasional

Tulsi Gabbard, mantan anggota kongres dari Hawaii yang pernah menjadi kandidat presiden dari Partai Demokrat, kini dipilih Trump untuk mengepalai komunitas intelijen AS. Setelah meninggalkan Partai Demokrat pada 2022 dan mendukung Trump, Gabbard dikenal sebagai sosok independen yang berani.

Meski memiliki latar belakang militer sebagai anggota Garda Nasional dan pernah bertugas di Irak, pengalaman langsung Gabbard dalam bidang intelijen terbatas, yang kemungkinan besar akan menjadi tantangan dalam proses konfirmasi di Senat. 

Meskipun demikian, Trump menyebut bahwa Gabbard akan membawa semangat keberanian untuk menjaga hak-hak konstitusional sambil memperkuat keamanan nasional.

Kristi Noem: Menteri Keamanan Dalam Negeri

Kristi Noem, gubernur South Dakota yang dikenal dengan pandangan keras terhadap imigrasi, ditunjuk Trump untuk memimpin Departemen Keamanan Dalam Negeri. 

Departemen ini bertanggung jawab atas keamanan siber, penegakan imigrasi, dan pencegahan terorisme. Trump memuji Noem atas komitmennya dalam memperkuat keamanan perbatasan.

Selama kampanye, Trump berjanji akan melancarkan operasi besar-besaran yang disebut "Operation Aurora," menggunakan Alien Enemies Act tahun 1798 untuk menindak keras geng-geng imigran. 

Noem, yang menjadi perhatian publik setelah mengungkapkan dalam bukunya bahwa ia pernah menembak anjing peliharaannya yang “tidak bisa dilatih,” diperkirakan akan membawa pendekatan yang sangat tegas dalam menangani imigrasi.

Robert F. Kennedy Jr: Menteri Kesehatan

Robert F. Kennedy Jr., aktivis lingkungan yang juga dikenal sebagai tokoh anti-vaksin, dipilih Trump untuk memimpin Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS. Sebelumnya, Kennedy sempat mencalonkan diri sebagai presiden dari jalur independen namun akhirnya mundur dan mendukung Trump. 

Ia telah lama berbicara tentang ‘epidemi penyakit kronis’ seperti obesitas dan diabetes yang menurutnya berkaitan dengan bahan kimia dalam makanan.

Namun, Kennedy menuai kritik karena sering menyebarkan informasi keliru tentang vaksin dan pandemi COVID-19, yang disebut-sebut melemahkan upaya kesehatan masyarakat. 

Sebagai Menteri Kesehatan, Kennedy akan memimpin lembaga-lembaga kesehatan publik utama, termasuk CDC, serta mengawasi program besar seperti Medicare dan Medicaid yang melayani lebih dari 140 juta warga AS.
(Muhammad Reyhansyah)