Ekonomi Thailand Kritis

Bangkok: Perekonomian Thailand berada dalam situasi kritis. Sehingga memerlukan langkah-langkah stimulus mendesak dan potensi penurunan suku bunga.

"Angka menunjukkan kita tidak berada dalam kondisi yang baik," kata Kepala Staf Perdana Menteri Thailand Prommin Lertsuridej sambil menguraikan serangkaian tantangan mulai dari rendahnya pemanfaatan kapasitas industri hingga membengkaknya utang rumah tangga sebagaimana dilansir Channel News Asia, Selasa, 5 Maret 2024.
 

baca juga: Terbantu Sektor Pariwisata, Lapangan Kerja Thailand Naik 1,7%

Perekonomian secara tidak terduga mengalami kontraksi pada kuartal keempat 2023 dan para pembuat kebijakan telah menurunkan perkiraan pertumbuhan untuk tahun ini. Langkah ini menambah tekanan pada bank sentral untuk menuruti tuntutan penurunan suku bunga yang hampir setiap hari diajukan oleh perdana menteri.

Prommin, seorang ahli strategi politik veteran, mengatakan ada ruang untuk menurunkan suku bunga, yang akan membantu rumah tangga. Namun dia mengatakan pemerintah tidak akan melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan bank sentral.

Menghidupkan perekonomian Thailand

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin berupaya untuk menghidupkan kembali perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara, yang telah menderita akibat lemahnya ekspor dan pemulihan yang lambat dari pandemi ini dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini.

Srettha telah menguraikan ambisinya untuk menjadikan Thailand sebagai pusat regional untuk beberapa sektor termasuk kendaraan listrik (EV), penerbangan, keuangan, dan ekonomi digital. Dia juga mendesak anggota parlemen untuk meningkatkan Thailand sebagai pusat pangan, kesehatan dan pariwisata.

Dia menuturkan janji penting pemilu untuk memberikan 10 ribu baht Thailand (USD279) kepada 50 juta warga Thailand untuk dibelanjakan di komunitas lokal mereka masih dalam proses, dan kemungkinan akan dilaksanakan pada akhir Mei.

Para kritikus telah memperingatkan langkah-langkah yang diambil pemerintah, terutama skema pembagian dompet digital senilai USD14 miliar, mungkin tidak layak secara fiskal dan dapat memicu inflasi.