Holding BUMN Defend ID Dukung Resolusi PBB Terkait Pasokan Senjata ke Myanmar

Bandung:  Defend ID, Holding BUMN di bidang industri pertahanan, mengklarifikasi kabar yang beredar bahwa pihaknya dikabarkan telah menjual senjata ke junta Myanmar. 

Defend ID menegaskan, pihaknya tidak pernah mengekspor produk industri pertahanan ke Myanmar setelah kudeta di negara tersebut per tanggal 1 Februari 2021.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima awak media, Rabu, 4 Oktober 2023, pernyataan Defend ID ini sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 75/287 yang melarang pasokan senjata ke Myanmar.

Defend ID melalui PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding serta beranggotakan PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, mendukung penuh resolusi PBB dalam upaya menghentikan kekerasan di Myanmar.

Sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan produksi untuk mendukung sistem pertahanan yang dimiliki negara, Defend ID selalu selaras dengan sikap Pemerintah Indonesia. Defend ID selalu patuh dan berpegang teguh pada regulasi yang berlaku, termasuk kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Defend ID menegaskan bahwa PT Pindad tidak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah adanya imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021.

Baca juga: Myanmar Tolak Resolusi PBB Terkait Embargo Senjata

"Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar, terutama setelah adanya imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar," ujar Defend ID.

"Ada pun kegiatan ekspor ke Myanmar dilakukan pada tahun 2016 berupa produk amunisi spesifikasi sport untuk keperluan keikutsertaan Myanmar pada kompetisi olahraga tembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2016," sambungnya.

Demikian juga halnya dengan PTDI dan PT PAL yang dipastikan tak memiliki kerja sama penjualan produk ke Myanmar. "Dapat kami sampaikan tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari kedua perusahaan tersebut ke Myanmar," pungkas Defend ID.