Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Foto: Instagram Sri Mulyani
Jakarta: Pemerintah masih menggodok rencana perpanjangan kebijakan Harga
Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kebijakan itu memberikan gas dengan harga murah yaitu USD6 per MMBTU kepada industri.
Kementerian Keuangan mempertimbangkan kesehatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam keberlanjutan kebijakan yang telah dijalankan sejak 2020 lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, HGBT dievaluasi setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, hal ini sesuai mandat Peraturan Presiden No.121/2020.
"Menteri ESDM melakukan evaluasi penetapan HGBT setiap tahun atau sewaktu-waktu, bersama dengan tim koordinasi yang beranggotakan wakil dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, KESDM, Kemenkeu, dan Kemenperin dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian," kata Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram Pribadinya, Jumat, 22 Maret 2024.
Bendahara negara itu menuturkan, tujuan HGBT adalah meningkatkan daya saing. Namun, dalam evaluasi HGBT Kementerian Keuangan memberikan pertimbangan dari sisi penyesuaian penerimaan negara dengan menjaga kesehatan APBN.
"@kemenkeuri bertugas memberi pertimbangan dari sisi penyesuaian penerimaan negara karena kebijakan HGBT Indonesia didesain untuk tak hanya mampu meningkatkan daya saing korporasi dan menguatkan perekonomian, namun juga tetap menjaga kesehatan dari fiskal/APBN sendiri," tutur dia.
Adapun evaluasi HGBT dilakukan hari ini di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam pertemuan yang digelar pukul 10.00 WIB hingga 11.00 WIB tidak memutuskan hal apapun. Sebab, hanya dihadiri oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, dan Dirjen ILMATE Kemenperin, Taufiek Bawazier
"Belum ada putusan soalnya nggak ada Kemenperin," ucap dia.
Streaming