Hampir 1.000 Pengujuk Rasa Ditangkap dalam Aksi Protes di Pakistan

Islamabad: Polisi Pakistan mengatakan pada hari Rabu (27 November) bahwa mereka telah menangkap hampir 1.000 pengunjuk rasa yang berbaris di ibu kota menuntut pembebasan mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara, setelah massa diusir dari pusat kota dalam tindakan keras keamanan yang menyeluruh.

Khan telah dipenjara sejak Agustus 2023, dikesampingkan oleh puluhan kasus hukum yang ia klaim dibuat-buat untuk mencegahnya kembali dalam pemilihan tahun ini yang dirusak oleh tuduhan kecurangan.

Sejak pemungutan suara Februari, partainya Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) telah menentang tindakan keras pemerintah dengan demonstrasi rutin. Tetapi aksi protes Selasa sejauh ini merupakan yang terbesar yang mencengkeram ibu kota sejak pemilihan tersebut.

Lebih dari 10.000 pengunjuk rasa menyerbu kota, menentang penguncian dan larangan pertemuan publik untuk bentrok dengan 20.000 pasukan keamanan yang dikerahkan untuk mengusir mereka.

“Sebanyak 954 pengunjuk rasa telah ditangkap antara Minggu dan Selasa, ketika massa mendekati satu mil dari alun-alun umum yang ingin mereka duduki,” ujar Inspektur Jenderal Polisi Islamabad Ali Nasir Rizvi, seperti dikutip AFP, Kamis 28 November 2024.

Pemerintah mengatakan sedikitnya satu petugas polisi dan empat personel paramiliter negara bagian tewas, sebelum jalan raya utama dibersihkan oleh pasukan bersenjata gas air mata dan pentungan Rabu dini hari.

Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan keamanan telah "dengan berani memukul mundur para pengunjuk rasa" sementara PTI memberi tahu para aktivis di media sosial bahwa unjuk rasa dibatalkan "untuk sementara waktu".

Waktu untuk dialog

Khan membuat pernyataan dari selnya di luar Islamabad yang menyerukan para pendukungnya ke ibu kota pada Selasa.

Namun, massa dipimpin oleh letnan utamanya Ali Amin Gandapur dan istrinya Bushra Bibi, yang juga dipenjara awal tahun ini tetapi dibebaskan bulan lalu.

"Gerakan ini terus berlanjut dan hanya Imran Khan yang akan mengakhirinya," kata Gandapur setelah mundur dari Islamabad ke provinsi Khyber Pakhtunkhwa di barat laut tempat ia menjabat sebagai kepala menteri.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyebut protes itu sebagai "ekstremisme". Sejak Minggu, para menterinya mengadakan konferensi pers rutin di pusat Islamabad dan bersumpah tidak akan memberi ampun kepada para demonstran yang datang.

Namun, saat mereka mundur dari ibu kota, semakin banyak seruan untuk rekonsiliasi guna mencegah kerusuhan di masa mendatang yang berdampak pada warga biasa di negara berpenduduk 240 juta jiwa itu.

Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa partai Khan dan Sharif harus "segera memasuki dialog politik yang bertujuan".

"Sudah saatnya mereka menyetujui cara damai untuk maju alih-alih mengobarkan emosi para pekerja politik masing-masing dan membuat negara terhenti," kata organisasi itu.

Michael Kugelman, direktur South Asia Institute di The Wilson Center, mengatakan di platform media sosial X bahwa "protes Pakistan tidak memiliki pemenang".

Kemarahan terhadap lembaga meningkat akibat tindakan keras tersebut, katanya, sementara pada saat yang sama, PTI dipaksa mundur.