Bangladesh Cabut Paspor Diplomatik Sheikh Hasina Usai Pelarian ke India

Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. Foto: EFE-EPA

Bangladesh Cabut Paspor Diplomatik Sheikh Hasina Usai Pelarian ke India

Medcom • 23 August 2024 19:05

Dhaka: Pemerintah Bangladesh sementara mencabut semua paspor diplomatik termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina. Keputusan diambil setelah ia kabur ke India akibat pemberontakan yang dipimpin oleh mahasiswa awal bulan ini.

Langkah yang diambil pada hari yang sama ketika tim Perserikatan Bangsa-Bangsa tiba di Dhaka untuk menilai apakah perlu dilakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Hasina, yang kini berada di sebuah pangkalan udara dekat Ibu Kota India, New Delhi, dikenal sebagai sekutu dekat Perdana Menteri Narendra Modi.

Pemerintah Modi yang nasionalis Hindu lebih memilih Hasina dibanding dengan rivalnya dari Partai Nasionalis Bangladesh, dianggap lebih dekat dengan kelompok Islam konservatif.
 

Baca: Tak Terima Digulingkan, Eks PM Bangladesh Minta Suporternya Unjuk Kekuatan.


Meskipun India menjadi tuan rumah bagi Hasina, Modi juga telah menawarkan dukungan kepada pemimpin baru Bangladesh, peraih Nobel Muhammad Yunus, yang kini memimpin pemerintahan sementara.

Kementerian Dalam Negeri Bangladesh menyatakan bahwa paspor diplomatik milik Hasina serta mantan menteri dan anggota parlemen yang sudah tidak menjabat, “harus dicabut”.

"Kami akan mencabut paspor diplomatik semua mantan pejabat yang sudah tidak menjabat, termasuk Hasina dan para menteri lainnya," demikian pernyataan resmi dari Kementerian Dalam Negeri Bangladesh, seperti dikutip Anadolu, Jumat 23 Agustus 2024.

Pemerintah baru Dhaka menyatakan bahwa Hasina dan mantan pejabat lainnya bisa mengajukan permohonan paspor biasa, namun penerbitnya tergantung pada persetujuan pihak keamanan.

Karena Pemerintah Hasina sebelumnya dituduh melakukan berbagai pelanggaran, termasuk penahanan massal dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap lawan politiknya.

Laporan awal dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyebut bahwa ada “indikasi kuat yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut secara independen” terkait penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan oleh pasukan keamanan.

Yunus menyatakan bahwa pemerintahannya kan “memberikan dukungan apapun yang diperlukan” bagi penyidik PBB.

Secara terpisah, pengadilan kejahatan perang di Bangladesh yang dibentuk oleh Hasina juga telah meluncurkan tiga penyelidikan “pembunuhan massal” terhadap pendiri pengadilan tersebut terkait kerusuhan yang baru-baru ini terjadi. - AFP

Sehingga, lebih dari 450 orang tewas,  di antaranya ditembak oleh polisi dama minggu-minggu menjelang penggulingan Hasina, ketika masa menyerbu keadilan resmi di Dhaka. (Nithania Septianingsih)

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Fajar Nugraha)